JAKARTA, PE – Ketua Umum PPP Djan Faridz berharap kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta diwarnai adu program kerja jika kelak terpilih dalam pencoblosan 19 April mendatang. Bukan malah menyebar fitnah yang memecah belah persatuan umat.
“Warga Jakarta sangat rasional dalam memilih gubernur. Mereka membutuhkan gubernur yang solutif, bukan saling menjelek-jelekan,” kata Djan kepada wartawan di Jakarta, kemarin (10/3).
Djan sangat menyayangkan maraknya fitnah dan berita hoax yang muncul semasa kampanye ini. Bahkan, Djan mengaku mendapatkan fitnah yang menyerang pribadinya karena mendukung paslon incumbent Ahok-Djarot.
“Saya membenarkan bahwa istri saya itu kakak ipar Ahok. Tapi apa salahnya, dia muslim dan mengamalkan syariah islam. Tapi ada akun twitter yang menyebutkan bahwa PPP dirasuki cina serakah. Itu yang saya tolak,” kata Djan.
Karena itulah, Djan berencana melaporkan akun penyebar fitnah itu ke kepolisian. Hal ini untuk memberikan efek jera bahwa penyebar fitnah itu bisa dihukum karena mencemarkan nama baik.
“Biar nanti kepolisian yang mencari pemilik akun itu. Sejauh ini polisi selalu berhasil menangkap akun-akun yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.
Djan menjelaskan, dukungannya kepada Ahok-Djarot bukan dilatari persaudaraan. Tetapi karena melihat sejumlah prestasi dan perubahan wajah Ibukota menjadi lebih baik empat tahun belakangan ini.
Terlebih, pasangan nomor dua ini sudah melakukan kontrak politik dengan partai islam tertua yang berlambang kabah ini. “Ahok-Djarot sudah kontrak politik dengan PPP pada Oktober 2016,” kata Djan.
Dia mengungkapkan ada beberapa butir syarat yang harus dipenuhi Ahok-Djarot di periode kedua kepemimpinannya. Yakni, dengan menambah fungsi Jakarta Islamic Center yang terletak di Jakarta Utara untuk menjadi pusat perpustakaan sejarah Islam Indonesia, membangun masjid raya di setiap wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta, seperti Masjid Raya di Daan Mogot, Jakarta Barat.
”Memberikan anggaran rutin untuk perbaikan dan perawatan pada setiap masjid dan musala. Khususnya tempat wudhu dan toilet yang dilengkapi dengan akses air bersih dan penerangan di wilayah DKI Jakarta. Meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan imam, muadzin, ustadz, ustadzah, serta marbut masjid dan musala di wilayah DKI Jakarta. Antara lain dengan memberikan tunjangan bulanan,” bebernya.
Selain itu, lanjutnya, memberikan bantuan untuk perbaikan gedung dan biaya operasional untuk pondok pesantren yang ada di wilayah DKI Jakarta. Memberi kesempatan kepada pondok pesantren swasta untuk melakukan kerjasama pengelolaan dengan Pemprov DKI Jakarta.
Dan terakhir, menghormati, mengizinkan, dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan perayaan hari besar umat Islam. ”Termasuk merayakan malam takbiran dan menutup seluruh tempat hiburan malam sepanjang bulan suci Ramadan di wilayah DKI Jakarta,” tutupnya.
(wok/PE)
