Tindaklanjuti Aksi Demo DPC Organda Palu
PALUEKSPRES, PALU- Wakil Wali Kota Palu dr.Reny A Lamadjido, Sp,PK, M.Kes menegaskan Pemerintah Kota Palu mencari solusi terbaik bagi permasalahan Organda Kota Palu.
Namun kata dr Reny, tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan Organda Sulteng agar bisa melaksanakan bersama.
“Tidak menutup kemungkinan ada kerjasama dengan Organda provinsi yang bisa dibicarakan bersama,” ujar Wawali dr Reny saat memimpin rapat bersama DPC Organda Kota Palu, Pertamina dan Hiswana Migas.
Rapat berlangsung di kantor Walikota Palu, Selasa (13/9/2022).
Wawali dr Reny menyinggung kebijakan Pertamina Palu tahun lalu yang menyalurkan BBM jenis solar untuk truk di SPBU Soekarno Hatta. Wawali berharap kemungkinan kebijakan ini berlaku kembali tahun.
“Tahun lalu ketika mengalami kekurangan solar, ada kebijakan seluruh truk mengisi di SPBU Soekarno-Hatta, mengapa tahun ini tidak? Karena kalau ke seluruh SPBU repot juga,” ujar Wawali.
Sementara itu, perwakilan Pertamina Palu meminta Organda Kota Palu untuk mendapat jumlah pengguna BBM bersubsidi. Dia juga mempertanyakan apakah mereka Anggota Organda Palu sudah terdaftar pada subsidi ketat di situs Pertamina.
“Berapa banyak untuk pengguna pertalite dan solar. Apakah sudah pernah ada yang mendaftarkan diri di subsidi tepat sasaran? Karena seluruh kendaraan (penerima subsidi) wajib terdaftar di Subsidi Ketat pertamina.co.id, setiap kendaraan bertanggung jawab penerima subsidi,” ujar Rizal perwakilan dari Pertamina Palu.
Hadir rapat ini, Asisten 2 Setda Kota Palu dr.H.Husaema, M.M, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Mohammad Arif, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto, dari Polres Palu, perwakilan Pertamina, Hiswana Migas dan DPC Organda.
Wawali mengatakan dari pertemuan ini akan dituangkan dalam sejumlah poin yang ditandatangani bersama.
“Namun hasil pertemuan ini akan dilaporkan terlebih dahulu ke Bapak Wali Kota Palu,” ujar Wawali dr Reny.
Rapat ini menindaklanjuti aksi unjukrasa DPC Organda Kota Palu pada Senin (11/9/2022). Saat itu mereka mengajukan 9 tuntutan kepada Pemkot Palu. (aaa/PaluEkspres)
