PARIMO, PE– Solusi untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengemban amanah sekaligus mendorong terciptanya aparat sipil negara (ASN) yang bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) melaksanakan kegiatan sosialisasi assesment center.
Kegiatan yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) dan Polda Sulteng tersebut, dihadiri Ketua Tim Sosialisasi Assesment Center Sulteng, AKPB Sirajuddin Ramli SH.
Wabup Badrun pada kesempatan tersebut mengatakan, program assesment center merupakan sebuah solusi untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Selain itu, juga merupakan suatu metode yang memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab dimasa mendatang dengan menggunakan kriteria capaian dalam suatu jabatan.
“Banyak sekali manfaat yang dapat diterima dari penggunaan assessment center, di antaranya dapat memperoleh kriteria yang jelas untuk suatu jabatan tertentu, mengidentifikasi kader-kader pemimpin melalui suatu metode yang memiliki akurasi dan obyektifitas yang dapat diandalkan, menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan yang spesifik dan terencana bagi para pegawai, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kemampuan pegawai,” ujar Wabup Badrun pada sosialisasi assesment center Sulteng di kantor Bupati Parimo, Minggu (12/3).
Wabup juga menyinggung manfaat lainnya dari kegiatan assesment center tersebut, yakni dapat digunakan oleh pimpinan sebagai salah satu sarana atau alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia, seperti rekruitmen, promosi, mutasi dan pengembangan karir pegawai. Sehingga, diharapkan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan berkesinambungan karena setiap ASN bisa memiliki kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta prilaku positif dalam setiap pelaksanaan tugas dan pekerjaan.
“Kegiatan ini merupakan tonggak baru bagi Pemkab Parimo untuk memiliki pejabat serta pegawai-pegawai handal dan profesional yang dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ketua Tim Sosialisasi Assesment Center Sulteng AKPB Sirajuddin Ramli mengatakan bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparat Sipil Negara (ASN), diharuskan bagi setiap ASN yang memegang posisi jabatan harus melalui proses assesment. Sehinga, bisa terlihat kompetensi yang dimilikinya sebelum diberi amanah untuk memegang jabatan tertentu.
Sirajuddin menjelaskan, aspek yang dinilai sesuai teori kompentensi adalah wawasan, keterampilan dan sikap atau perilaku. Dari tiga aspek inilah bisa dinilai dan diukur sejauhmana kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh ASN, apakah dianggap layak menduduki posisi jabatan yang akan diembannya.
“Oleh karena itu, kami di Polda Sulteng memiliki assesment center yang nanti akan dijadikan sebagai wadah untuk bisa merekomendasikan ASN yang layak menduduki posisi jabatan eselon II, III, dan IV kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai ketua baperjakat,” ujar Sirajuddin.
Assesment Center ini juga kata Sirajuddin, sangat sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk mengeleminir segala bentuk praktik rekruitmen jabatan yang terindikasi KKN sekaligus memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh ASN untuk bisa menduduki jabatan tertentu.
“Tetapi itu semua penilaian akhirnya pada bupati dan wakil bupati,” paparnya.
(mg4/Palu Ekspres)
