Oleh DR Hasanuddin Atjo, Ketua SCI Sulawesi dan Dewan Pakar Ispikani
Indonesia Emas 2045; Perikanan Budidaya Sebagai Sumber Protein dan Devisa. Salah satu lembaga audit ekonomi berkelas dunia, Price Waterhouse Cooper (2017) telah memprediksi Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi di peringkat ke 5 dunia. Setelah China, AS, India dan Brasil. Bila mampu mengelola sumberdayanya secara baik dan berkelanjutan.
Sri Mulyani (2021) mempertajam prediksi itu, bahwa PDB Indonesia pada saat itu sekira US$ 7 triliun, meningkat hampir 700 persen dari tahun 2020 sebesar US$ 1,1 triliun. PDB perkapita meningkat menjadi US$ 24.000 dari sebelumnya US$ mendekati 4.000. Ini tentu menjadi harapan yang harus diseriusi.
Ada empat sektor diprediksi akan menjadi penopang ekonomi pada saat itu yaitu (1) Hilirisasi SDA, (2) Ekonomi digital, (3) Penyediaan pangan, serta 4) Ekonomi kreatif dan pariwisata. Namun mencapai semua ini,memerlukan persyaratan ketat dan upaya ekstraordinary .
Baca juga : Hasanuddin Atjo: Jangan Abaikan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Persyaratan itu antara lain adalah (1) Dukungan Infrastruktur Dasar, (2) Perbaikan Birokrasi Pemerintah, (3) Kesesuaian Tataruang Wilayah,(4) Sumberdaya Keuangan (APBN dan APBD sehat), (5) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan (6) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
Sumberdaya Maritim menjadi salah satu penopang akan pencapaian PDB itu menuju Indonesia Emas 2045. Dan menurut BPS (2015) potensi sumberdaya maritim kita sebesar US$ 1,33 triliun, dan angka ini melebihi PDB tahun 2020 yaitu sebesar US$ 1,1 triliun. Harapannya potensi ini bisa menjadi motivasi yang kuat bagi stakeholders negeri ini untuk memanfaatkannya.
Ada 11 sektor yang menjadi potensi sumberdaya maritim sebesar US$ 1,33 triliun tersebut yaitu (1) Sektor tambang dan energi berkontribusi 16 persen, (2) Perikanan budidaya juga 16 persen, senilai US$ 210 milyar, (3) Jasa Maritim 15 persen, (4) Sumberdaya non Konvensional 15 persen, (5) Bioteknologi laut sebesar 14 persen.
Selanjutnya, (6) Pendayagunaan Pulau Kecil sebesar 9 persen (7) Pengolahan Perikanan 7 persen, (8) Pariwisata 4 persen, (9) Sektor Transportasi Laut 2 persen, (10) Kawasan Mangrove 1 persen dan (11) Perikanan Tangkap sebesar 1 persen.
