PALU EKSPRES, PALU– Persentase tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah perdesaan dan perkotaan pada periode Maret 2019 menunjukkan garfik penurunan. Untuk desa sebesar 15,62 persen dan kota sebesar 9,32 persen.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Bunga Elim Somba saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Provinsi Sulteng 2019, Senin (9/12/2019), di kantor Bappeda Sulteng, mengatakan kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Sulteng ditenggarai sebagai salah faktor penyebab turunnya angka kemiskinan di Sulteng.
“Untuk (ADD) Sulawesi Tengah pada tahun 2019 mencapai Rp 1,57 Triliun atau naik 14,49 persen dibanding 2018,” kata Elim Somba.
Selain itu tambahnya, adanya kebijakan penangguhan kredit oleh perbankan bagi debitur terdampak bencana juga berimbas pada penurunan angka kemiskinan di perkotaan.
“Dana yang biasanya untuk membayar kredit digunakan konsumsi,” ujarnya.
Meski begitu, program pengentasan kemiskinan digarisbawahi Elim Somba harus tetap difokuskan, sebab angka kemiskinan relatif masih tinggi, yaitu 13,69 persen atau di atas rerata nasional.
Olehnya program yang didesain tim, saran Elim Somba, harus sesuai dengan permasalahan, karakteristik dan sumber daya daerah masing-masing.
“Diperlukan efektivitas penanggulangan kemiskinan yang dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan agar angka kemiskinan setiap tahun terus menurun,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng Hasanuddin Atjo dalam paparannya, selain menyinggung persoalan angka kemiskinan, juga mengulas mengenai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah.
Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng ini menekankan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemsikinan.
“Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,” ujarnya.
Atjo menjelaskan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sulteng naik dari 2,28 pada September 2018 menjadi 2,33 pada Maret 2019. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Turun dari 0,68 menjadi 0,63 pada periode yang sama. Bahkan, Atjo merinci perbandingan indeks keparahan kemiskinan antara penduduk di kota dengan pedesaan. Menurut Atjo, sesuai data yang ada, indeks keparahan kemiskinan di kota relatif jauh lebih rendah dibandingkan penduduk di desa. Indeks Keparahan Kemiskinan kota 0,32 pada Maret 2019, sedangkan di desa 0,76 pada periode yang sama.
Olehnya Atjo menyarankan dua strategi untuk menurunkan angka kemiskinan di Sulteng. Pertama, melalui intervensi program melalui stabilitas harga serta program subsidi, dana desa dan bantuan sosial.
Strategi selanjutnya adalah investasi swasta. Hanya saja menurut Atjo, berinvestasi di Indonesia memiliki beberapa hambatan di antaranya Nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) atau rasio investasi dan nilai tambah yang tergolong tinggi. Di Indonesia, nilai ICOR mencapai angka 6,6. “Semakin tinggi ICOR maka investasi semakin tidak efisien,” ujarnya.
Malah di Sulteng lanjutnya, nilai ICOR mencapai 7,14. “Ini yang membuat para investor enggan untuk berinvestasi,” ujarnya.
Sesuai Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, ketua pada Pemda Provinsi dijabat Wagub sedang kabupaten oleh Wabup dan kota oleh wakil wali kota. Sesuai pantauan media ini, dari 13 kabupaten/kota hanya 8 ketua yang hadir langsung sedang Wagub diwakili Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elim Somba.
Peserta lain yang turut hadir adalah kepala Bappeda se- Sulteng, PKK, tim asistensi, LSM/NGO dan OPD teknis. (fit/palu ekspres)
