JAKARTA, PE – Partai Golkar dikabarkan kembali bakal menghelat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Isu itu membuat para dewan pakar partai yang digawangi Setya Novanto langsung menggelar rapat terbatas di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (14/3).
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin mengaku, isu penyelenggaraan Munaslub yang belakangan berkembang pasca disebutnya nama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. ”Ya, ada rumor-rumor sedikit. Tapi sedikit saja tidak besar,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin.
Oleh sebab itu, sambung Wakil Ketua MPR RI tersebut, Dewan Pakar Partai Golkar harus mengambil langkah awal untuk mengantisipasi isu atau rumor ini terus berkembang. ”Untuk itulah dewan pakar melakukan langkah-langkah antisipasi,” tukas Mahyudin.
Sementara, Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono justru membantah. Dia mengatakan, tidak ada desakan penyelenggaraan Munaslub untuk memilih ketum baru. Kalaupun ada, itu hanya sikap perseorangan.
”Tidak ada permintaan deras (Munaslub, Red). Kalau ada, hanya suara perseorangan. Kalau dari daerah, tidak. Itu perorangan yang tidak paham,” terangnya usai rapat di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (14/3).
Agung menegaskan, pasca munculnya nama sejumlah kader Partai Golkar yang disebut terseret kasus korupsi e-KTP, DPP Partai Golkar harus rapatkan barisan dan mencegah isu Munaslub berkembang. ”Masukan seluruh anggota dewan pakar, jaga kekompakan. Jangan sampai ada usulan-usulan Munaslub. DPP lakukan tugas kepartaian,” tukasnya.
Menurut Agung, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi jangan beraksi membabi buta. Tidak ada unsur masuk dalam syarat menyelenggarakan Munaslub. Jadi, Partai Golkar jalan seperti biasa, berjalan asas praduga tidak bersalah.
Agung mengaku, percaya Setya Novanto tidak menerima uang dalam kasus e-KTP. DPP Golkar nantinya akan menyampaikan penjelasan secara resmi. ”Saya percaya tidak ada aliran dana ke partai. Sama sekali tidak ada. Nanti, pada waktunya, kita minta DPP untuk menjelaskan,” ucapnya.
Dia juga menampik bila rapat yang dilaksanakan kemarin bukan karena beredarnya isu Munaslub Partai Golkar Jilid II. Kader yang menyuarakan isu itu adalah orang yang tidak paham soal mekanisme partai tentang pelaksanaan Munaslub. ”Hanya orang yang mungkin tidak paham karena kalau Munaslub ada mekanisme, syarat dan kriteria,” tandasnya.
