Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (26/1/2023), di aula kantor Kejati Sulteng.
Rapat konsultasi di Kejati Sulteng tersebut merupakan rangkaian agenda kunjungan BAP yang dipimpin Ketua BAP DPD RI Dr H Ajiep Padindang, SE, MM ke Kota Palu.
Sebelum ke Kejati Sulteng, Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang bersama delapan anggota BAP DPD RI lainnya berkunjung ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Moh Yamin Kota Palu. Mereka itu adalah Wakil Ketua III BAP Mirati Dewaningsih dari Dapil Maluku, Dr Abdul Rachman Thaha, SH,MH (Sulawesi Tengah), H. M Syukur SH, MH (Jambi) Drs .Ahmad Bastian SY (Lampung), Ir. H Cholid Mahmud MT (DIY), Adilla Aziz, SE (Jawa Timur), Zaenal Arifin, A.Md. Kep (Kalimantan Timur), dan H Almalik Pababri (Sulawesi Barat).
Rombongan anggota DPD RI ini tiba di kantor Kejati Sulawesi Tengah, sekitar pukul 13.00 Wita dan disambut Kepala Kejati Sulteng H. Agus Salim, SH, MH. Kemudian dilanjutkan rapat konsultasi yang dihadiri pejabat utama Kejati Sulteng dan tiga Kepala Kejari.
Rapat konsultasi dalam rangka Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) I Tahun 2023 BPK RI yang berindikasi Kerugian Negara, dipimpin Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang bersama Kajati Sulteng H Agus Salim.
Kajati Sulteng dalam mengawali sambutannya, terlebih dahulu memaparkan kondisi Sulawesi Tengah termasuk lompatan pembangunannya.
Agus Salim mengakui, sebelum menjejakkan kaki di Sulawesi Tengah dalam rangka menjalankan amanah sebagai Kajati Sulteng, belum memiliki detail daerah di provinsi ini. Dia hanya mengenal Donggala sebagai sentra penghasil kelapa. Sedangkan kabupaten lain, Agus mengaku belum begitu memahaminya.
“Sebelum saya menginjakkan kaki di Sulteng, yang saya kenal hanya Donggala karena daerah penghasil kelapa,” ujarnya.
Namun kini, Sulteng begitu terkenal hingga ke mancanegara karena sumber daya alamnya yang melimpah, terutama sumber daya mineralnya. Di antaranya, di Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Kabupaten Banggai dan sebagainya.
Tapi kini, Sulawesi Tengah mengalami lompatan pembangunan yang sangat tinggi melalui sumbangsih investasi di Kabupaten Morowali yang mencapai Rp23 Triliun.
Kajati Sulteng juga memaparkan kondisi penanganan pidana di daerah ini. Menurutnya, kasus penyalahgunaan mendominasi hingga mencapai angka 80 persen. Selanjutnya mengenai perkara penyakit masyarakat, hingga kasus-kasus penipuan.
“Karena di sini erat kaiatannya dengan wilayah pertambangan maka banyak juga terjadi tindak pidana penipuan. Misalnya soal pengurusan lahan yang berujung penipuan,” ujarnya. (bid/paluekspres)
