Anti bayar pajak, ini kata Wapres Sikapi Oknum Pejabat Pajak yang Hidup Mewah. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendy Satriyo (20), anak dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbuntut protes anti bayar pajak khususnya di kanal media sosial.
Warga khususnya netizen protes karena oknum pejabat Ditjen Pajak memiliki harta sebesar Rp56 miliar dan dianggap memiliki gaya hidup mewah, hingga mencuat pada kasus penganiayaan yang dilakukan anak tersebut kepada putra dari pengurus GP Ansor, D (15).
Baca juga : Eks Pejabat Pajak Terbukti Terima Suap dari PT Bank Panin, PT GMP dan PT Jhonlin Baratama. Ini Vonisnya
Menanggapi protes warganet soal anti bayar pajak itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengimbau agar masyarakat tidak anti bayar pajak.
“Saya kira tidak tepatlah, kalau kemudian hal yang seperti itu, menjadi isu dan kemudian timbul ketidakpercayaan [membayar] pajak,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers di Alila Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (01/03/2023).
Sebab, kata Wapres, Kemenkeu saat ini telah melakukan berbagai perbaikan sistem perpajakan bahkan melalui digitalisasi.
“Boleh dikatakan Kemenkeu paling baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam masalah sistem perpajakan, termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua, kemudian juga sistem pajak online, kemudian juga penertiban aparaturnya dan sebagainya,” yakinnya sehingga Wapres mengimbau Jangan anti bayar pajak.
Meskipun di dalamnya masih terdapat kasus, tutur Wapres, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Menurutnya, apa yang terjadi di Ditjen Pajak saat ini mungkin juga terjadi di tempat lain.
“Dan apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap memiliki kekayaan yang terlalu besar, saya kira Menkeu sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian (pemeriksaan) kepada yang lain-lain,” ujar Wapres.
Bahkan, tegas Wapres, pejabat Ditjen Pajak yang bermasalah tersebut kini dicopot dari jabatannya dan hartanya juga diperiksa oleh instansi yang berwenang.
