Bawaslu Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi (Rakor) Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kabupaten Morowali selama dua hari, Kamis 9 Maret hingga 10 Maret 2023 di Hotel Metro Morowali.
Rakor dengan tema kerawanan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024, menghadirkan peserta dari ketua dan anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah.
Anggota Bawaslu Sulteng Nasrun menjelaskan alasan Rakor indeks kerawanan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan di Kabupaten Morowali. Morowali kata Nasrun, merupakan kabupaten destinasi perpindahan penduduk yang paling tinggi di Sulteng.
Baca juga : Sasaran Politik Praktis di Pemilu, Bawaslu Gandeng Pemdes di Tolitoli
“Ini yang menuntut kita sebagai pengawas pemilu harus betul-betul mencermati proses pemutakhiran data khususnya pencoklitan (pencocokkan dan penelitian),” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulteng itu saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rakor IKP.
Nasrun juga menyampaikan strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan coklit.
Bawaslu menurutnya, secara nasional sudah menetapkan dalam proses pencoklitan ini dengan dua strategi.
Pertama, strategi pengawasan melekat atau waskat yang sudah dilakukan sejak tanggal 12 sampai 19 Februari 2023.
Baca juga : Bawaslu Sulteng Ungkap Potensi Kerawanan Data Pemilih di Wilayah Perbatasan
Ke dua, Strategi Bawaslu yaitu melakukan uji petik terhadap masyarakat yang sudah dilakukan pencoklitan oleh pantarlih.
Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan pengawasan Pemilu, Nasrun menguraikan dua hal yang harus diperhatikan.
Pertama, melihat dari pendekatan administratif dan pendekatan pidana. Pendekatan adminsitratif adalah dimulai dengan imbauan, jika terdapat pelanggaran maka dilakukan saran perbaikan, kemudian pendekatan pidana bisa dilekatkan pada saat masyarakat tidak terpenuhi hak konstitusinya. “Hak konstitusinya dihilangkan maka di situlah ada potensi pendekatan pidana,” ujar Nasrun.
Di akhir sambutannya, Nasrun berharap Rakor tersebut dapat memberikan pemahaman dan solusi bersama terkait permasalahan data pemilih.
“Saya berharap Rakor ini akan menjadi rakor yang mengundang seluruh masalah, kita undang seluruh masalah agar kita bijak dalam memutuskan dan mencari solusi bersama,” ujar Nasrun. (bid/paluekspres)
