PEKANBARU, PE – Menjelang dilaksanakannya ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMA, pihak SMA 14 Pekanbaru Tengku Bey mewajibkan siswa kelas XII melunasi uang sekolah.
“Disampaikan bahwa kami harus membayar uang sekolah hingga tamat atau sampai Juni. Sudah harus dilunasi sampai akhir bulan ini,” kata salah seorang siswa yang enggan disebutkan namanya seperti dilansir Riau Pos, Jumat (17/3).
Akibat kebijakan tersebut, siswa SMA 14 terpaksa harus melunasi SPP sebesar Rp 175 ribu perbulan hingga Juni mendatang. Upaya itu dilakukan demi mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian akhir.
Hanya saja kebijakan ini sangat memberatkan bagi siswa kurang mampu. Sebab bagi kalangan itu orang tua murid dan pelajar terpaksa mencari akal agar anaknya tak terkendala menghadapi UN tersebut. Sebab melunasi SPP hingga bulan Juni dirasa sangat berat bagi keluarga tidak mampu.
“Teman saya sampai jual gorengan di kelasnya, buat cari tambahan katanya,” tambah siswa yang takut jika namanya dipublikasikan tersebut.
Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau M Erwan menyayangkan kebijakan dari SMA 14 Pekanbaru tersebut. Menurutnya pungutan tersebut sangat memberatkan bagi siswa kurang mampu. Begitu juga dari keluarga tidak mampu juga harus segera melaporkan ke instansi pemerintah terkait.
“Institusi pendidikan, sebagaimana penyebutannya harusnya mengedepankan norma mendidik. Keteladanan dan kebijaksanaan adalah prinsip utama yang harus dikedepankan dunia pendidikan,” tegas Erwan.
Ditambahkannya, terhadap uang SPP, sepatutnya guru atau kepala sekolah lebih arif dan bijaksana dalam menetapkannya. Sejatinya pihak sekolah harus memrioritaskan siswa mendapatkan kesempatan mengikuti UNBK.
“Jika memang ortu anak tidak memiliki kemampuan ekonomi bisa dialokasikan dari dana BOS atau BOS Daerah atau banyak alternatif lain,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakannya pasca pengalihan kewenangan SMA/SMK sederajat, Dewan Pendidikan Provinsi Riau menerima banyak laporan serupa.
Kepala Disdik Riau Kamsol menegaskan dia akan menurunkan tim pengawal sekolah ke SMA 14 Pekanbaru dan sekolah-sekolah lain yang didapatkan laporan perihal pungutan memberatkan siswa. “Nanti saya kroscek minta pengawas kesana,” tegasnya.
Di lain sisi, kata Kamsol, dirinya memahami kondisi sekolah untuk biaya operasional pendidikan. Menurutnya perlu dipahami satu persatu guna membiayai sekolah sekarang hanya dana BOS saja. Serta tahapannya masih proses pencairan. “Dana BOS per anak Rp1,4 juta pertahun. Itulah semuanya untuk bayar listrik, air dan lain-lain kegiatan sekolah dan memang tidak cukup,” katanya.
Selain mengatakan dana BOS belum mencukupi. Kata Kamsol lagi berpesan kepada seluruh Kepsek SMA sederajat prinsipnya sekolah jangan sampai menghalangi, atau mengeluarkan anak mengikuti ujian, sampai menamatkan sekolah. “Ortu kalau memang mampu dan berpenghasilan lebih mohon berpartisipasi. Tapi yang kurang mampu jangan dibebani, sehingga pendidikan kita lebih bermartabat,” tutup Kamsol.
(egp/iil/JPG/PE)
