Begitupun saat jam-jam sepi, pemerintah harus hadir untuk melindungi pengemudi.
“Jangan sampai banting harga yg pada akhirnya korbannya adalah pengemudi,” ujarnya.
Soal penolakan penetapan tarif batas atas dan bawah dari perusahaan taksi online, lanjut Alvin, hal tersebut merupakan hak masyarakat namun yang harus dipahami adalah dasar penerapannya yaitu perlindungan konsumen dan kesetaraan berusaha.
Namun demikian, Kemenhub malah kecewa lantaran perusahaan-perusahaan aplikasi tersebut tak memberi masukan saat uji publik masih dilaksanakan.
Pudji melanjutkan, saat uji publik berlangsung, sebenarnya perwakilan ketiga perusahaan tersebut hadir dan materi yang 11 point sudah disampaikan sejak Uji Publik.
“Namun entah mengapa mereka tak memberi masukan,” ungkapnya.
Ia menilai, pengemudi taksi online justru lebih aktif memberi masukan saat uji publik berlangsung.
Bahkan Pudji mengklaim pengemudi taksi online mendesak mereka agar revisi Permenhub No.32/2016 segera dilaksanakan.
(Fajar/PE)
