Palu, PaluEkspres.com– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Ma’mun Amir secara resmi membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulteng, Rabu (8/11/2023), di Hotel Best Western Plus Coco Palu.
Pembukaan Rapim yang mengangkat tema peningkatan sinergitas dunia usaha dan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dan investasi Sulawesi Tengah ditandai pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Ma’mun Amir, didampingi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Dr. Hendrar Prihadi, SE, MM, Plh. Ketua Umum Kadin Pusat, Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Kadin Sulteng H. M. Nur Dg Rahmatu, SE.
Wagub Drs.H.Ma’mun Amir saat mengawali sambutannya, menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur H. Rusdy Mastura yang sedianya akan membuka Rapimprov Kadin Sulteng
“Bberhubung Bapak Gubernur sedang menjalani proses check up di Jakarta sehingga belum dapat menghadiri kegiatan ini,” kata Wagub.
Selanjutnya disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah menyiapkan beberapa sektor potensial untuk menjadi daerah penyangga di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan, di antaranya transportasi, pertanian, pertambangan dan pariwisata.
“Alhamdulillah, atas kerjasama semua stakeholder, termasuk Kadin, pertumbuhan ekonomi Sulteng sebesar 13,06 % pada triwulan III tahun 2023,” terangnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa selama kepemimpinan H. Rusdy Mastura dan Drs. H. Ma’mun Amir sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dari Rp 900 Miliar naik menjadi Rp 1,9 Triliun.
Ia juga menyampaikan, bahwa Rapimprov Kadin merupakan momentum penting untuk mendiskusikan dan merencanakan langkah strategis dalam meningkatkan dunia usaha di Sulawesi Tengah.
Kadin sebagai mitra pemerintah di daerah diharapkan terus menciptakan kesepahaman dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan tetap berpegang teguh pada kode etik yang ada.
Ia pun berharap Kadin Sulteng dapat membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pengusaha dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
