PALU, PE – Investasi penanaman modal dalam negeri (IPMDN) di Kota Palu periode 2013-2016 hanya terealisasi Rp564 miliar. Padahal target IPMDN yang ditetapkan secara nasional untuk Kota Palu pada periode itu sebesar Rp23triliun.
Nilai investasi ini diambil dari proyeksi izin prinsip yakni sebanyak 211 izin. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palu Rahmat Kawaroe mengaku, nilai realisasi itu tercatat rendah lantaran tidak tertibnya laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dari pelaku investasi.
“Ini hanya masalah laporan saja. Saya tidak tau, apakah memang mereka tidak memahami teknis penyusunan laporan atau bagaimana,”ungkap Rahmat Kawaroe di kantornya, Senin (20/3).
Data realisasi invetasi Kota Palu yang ada pun menurutnya masih menggunakan data realisasi tahun 2015. Karena itu tandas Rahmat, pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengundang seluruh perwakilan pelaku invetasi untuk berdialog mengatasi permasalahan LKPM ini.
“Kami undag dan akan kami berikan pembinaan. Karena secara nasional BKPM sudah punya sistem untuk mengontrol nilai investasi dalam negeri tersebut,”jelasnya.
Demikian data laporan IPMDN Palu tahun 2017. Menurut Rahmat juga belum diintegrasikan dengan DPMPTSP Sulteng. Hal itu disebabkan adanya pergeseran organisasi perangkat daerah (OPD). Dimana sebelumnya penanaman modal melekat di Bappeda, namun sesuai format OPD baru, penanaman modal kini melekat digabung dengan pelayanan perizinan terpadu.
“Perlahan-lahan kami akan benahi. Saat ini kami masih fokus pada upaya peningkatan kualitas layanan perizinan berbasis elektronik informasi,”pungkasnya
(mdi/Palu Ekspres)
