Makassar, PaluEkspres.com – BPJS Kesehatan menggandeng Badan Kerja Sama Bagian Ilmu Kesehatan
Masyarakat – Ilmu Kedokteran Pencegahan – Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran se
Indonesia (BKS IKM-IKP-IKK-FKI) untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi dokter di
bidang pembiayaan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal menegaskan bahwa kerja sama ini tercipta
karena dokter dengan penguasaan kompetensi yang paripurna akan menjadi katalisator
peningkatan mutu layanan kesehatan dalam pelaksanaan Program JKN.
Afdal menuturkan, peningkatan mutu layanan ini mencakup dimensi mutu yang meliputi aspek
medis seperti technical, interpersonal dan outcome serta aspek yang tidak kalah penting yakni aspek
non medis yang terdiri dari servicescapes, accessibility dan responsiveness.
“Aspek non teknis juga penting karena ada saatnya dokter juga akan menjadi pasien, sebagai pasien
kecenderungan kita ingin didengar dan diperhatikan, ingin mendapatkan layanan terbaik dan
mengharapkan kepedulian serta keramahan melalui ketulusan human touch,” ujar Afdal saat
memberi Kuliah Tamu BKS IKM-IKP-IKK-FKI Regional 6 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumar
(12/01).
Afdal menambahkan, dokter wajib menghadirkan rasa dan melayani dengan hati melalui
kemampuan serta kemauan. Menurutnya kemampuan dan kemampuan harus selalu berkelindan,
sangat penting dimiliki oleh setiap tenaga medis.
“Semua bisa dilakukan melalui AI (Artificial Intelligence), tapi satu hal yang tidak bisa gantikan kita
secara personal, itulah human touch yang terimplementasi melalui rasa kemanusiaan. Ini hal yang
paling mendasar yang tidak ada dalam perkembangan teknologi,” ungkapnya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini sudah 95,75% penduduk Indonesia menjadi peserta JKN,
untuk itu Afdal berharap agar seluruh tenaga medis wajib menguasai literasi pengetahuan tentang
pembiayaan kesehatan Program JKN secara komprehensif agar kemampuan dan kemauan dapat
selaras.
“Kami juga berharap dalam pemerataan pelayanan kesehatan, akan banyak lagi dokter-dokter muda
yang bersedia bertugas di wilayah perifer demi tercapainya ekuitas pelayanan kesehatan di seluruh
wilayah Indonesia,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Afdal juga memaparkan tentang tiga poin penting dalam penyediaan
pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertama, memastikan semua penduduk memiliki akses. Kedua,
tidak ada isu tentang masalah biaya, selanjutnya yang ketiga adalah tentang kualitas layanan yang
harus bermutu.
“Akan menjadi percuma jika suatu wilayah telah memiliki dokter, memiliki peralatan dan obatobatan tapi masyarakatnya tidak mampu mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya.
Maka dari itulah Program JKN hadir untuk menjembatani pembiayaan kesehatan secara gotongroyong. Dan pemahaman dokter tentang pembiayaan tersebut diharapkan dapat mereduksi risiko
tersebut,” pungkasnya.
Ketua Pusat BKS IKM-IKP-IKK-FKI, Febri Endra Budi Setyawan menyatakan komitmennya dalam
bersinergi terkait dengan pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan. Ia
juga berencana akan mengembangkan kerja sama ini di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini dan sudah tidak sabar ingin menandatangani
(mengimplementasikan) perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya sama untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersinergi, agar pelayanan
BPJS Kesehatan dalam Program JKN yang backbonenya adalah pelayanan promotif dan preventif di
FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer) semakin kuat,” ungkap Febri.
Febri mengungkapkan untuk daerah Jawa Timur ia telah membuat analisa agar tenaga medis di
Puskesmas lebih terarah dalam mengembangkan program promotif dan preventif. Hasil analisa
menyatakan bahwa di Puskesmas tempat ia bertugas telah ditemukan akar masalah dan solusinya.
Dari hal tersebut, Febri mengajak masing-masing wilayah untuk melakukan analisa agar dapat
mengembangkan layanan dan mendapatkan solusi bagaimana meningkatkan layanan promotif dan
preventif.
Ketua Dewan Pengawas, Abdul Kadir yang turut hadir dalam kegiatan menyampaikan pesan kepada
seluruh peserta kuliah umum agar sedapat mungkin meningkatkan literasi tentang Program JKN. Ia
sangat berharap agar kurikulum tentang pembiayaan kesehatan bisa masuk ke dalam mata kuliah
di fakultas kedokteran Indonesia.
“Ini bisa menjadi inisiasi masuk kurikulum, sehingga kita semua paham, tidak lagi ragu dan bertanyatanya tentang JKN dan BPJS Kesehatan. Karena banyak peraturan dalam Program JKN yang
diterbitkan, kita kadang kurang paham khususnya dalam hal pola pembiayaan INA CBG’s yang sudah
ditentukan tarifnya sebelum tindakan dilakukan,” ungkapnya.
Abdul Kadir sepakat dengan Ketua Pusat BKS IKM-IKP-IKK-FKI, Febri terkait pelayanan kesehatan
harus fokus pada promotif dan preventif. Ia berharap sebisa mungkin FKTP memberikan pelayanan
paripurna yang diawali dari pengembangan kompetensi dokter-dokter di FKTP yang meliputi
pusksesmas, klinik pratama dan dokter praktik perorangan.
Tingkatkan Mutu Layanan JKN, BPJS Kesehatan Dukung Pengembangan Kompetensi Dokter
