Menyikapi isu tersebut, maka pemerintah Sulawesi Tengah menetapkan 6 agenda prioritas pembangunan daerah provinsi sulawesi tengah yang telah selaras dengan 6 agenda prioritas nasional dalam RKP yakni ; pertama, peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya.
Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah. Keempat, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan Keenam, meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Untuk itu, ia berharap, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan kepala Bappenas untuk dapat mengakomodir usulan prioritas Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yang telah di usulkan pada rakortekrenbang serta usulan prioritas sulteng pada pelaksanaan Desk Musrenbangnas yang akan dilaksanakan nanti.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan mewakili Mendagri, menyampaikan bahwa Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder, guna mempertajam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan tahun 2025.
“Pengoptimalan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia berharap, kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan dapat diwujudkan dengan kerjasama melalui pembagian peran yang jelas sehingga menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Christina Shandra Tobondo melaporkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk meluruskan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah serta terbangunnya sinergitas dan keselarasan pembangunan daerah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah.
“Tujuan Musrenbang RKPD dan RPJPD ini adalah untuk mendapatkan masukan dari seluruh OPD serta stekholder,” Jelas Kepala Bappeda
