Palu, PaluEkspres.com– Sebanyak 5 kabupaten kota menerima piagam penghargaan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 dan penyerahan bantuan keuangan dari Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) atas kinerja penurunan stunting tahun 2023. Ke enam kabupaten kota tersebut adalah Kota Palu, Parimo, Banggai, Poso, Morowali, serta Sigi.
Penyerahan piagam penghargaan sekaligus bantuan keuangan kepada daerah tersebut dilaksanakan usai pembukaan secara resmi Musyawarah Besar Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (19/4/2024), di Hotel Santika Palu.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menyerahkan langsung piagam penghargaan tersebut kepada kepala daerah masing-masing penerima penghargaan dan bantuan keuangan atas kinerja penurunan stunting 2023 kepada Kota Palu sebesar 600 juta, Parimo 400 juta, Banggai 200 juta serta Poso, Morowali, Sigi masing-masing 100 juta.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2023 ini dilaksanakan selama 2, dimulai pada Kamis, 18 April 2024 hingga 19 April 2024. Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Rusdy Mastura.
Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura mengungkapkan, pelaksanaan Musrenbang merupakan salah satu proses dalam pentahapan penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1445 hijriah, mohon maaf lahir dan batin, semoga keberkahan dan kedamaian menyertai setiap langkah kita di hari raya idul fitri ini,” ucap Gubernur mengawali sambutannya
Selanjutnya, Gubernur Rusdy Mastura forum ini merupakan forum musyawarah pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan program dan kegiatan strategis pembangunan daerah yang diharapkan mampu menghasilkan rumusan yang sesuai prioritas dan target sasaran pembangunan daerah baik dalam RKPD tahun 2025 maupun dalam RPJPD tahun 2025-2045.
Adapun isu-isu strategis pembangunan daerah dalam rancangan RKPD Provinsi Sulteng tahun 2025 yang telah selaras dengan dengan isu nasional dan isu Regional Sulawesi yaitu ; kualitas dan daya sumber daya manusia, kesenjangan pendapatan masyarakat, produktivitas sektor unggulan daerah, kontribusi umkm dan koperasi terhadap perekonomian, aksesibilitas dan konektivitas wilayah, tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan dan kemandirian fiskal daerah.
Menyikapi isu tersebut, maka pemerintah Sulawesi Tengah menetapkan 6 agenda prioritas pembangunan daerah provinsi sulawesi tengah yang telah selaras dengan 6 agenda prioritas nasional dalam RKP yakni ; pertama, peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya.
Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah. Keempat, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan Keenam, meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Untuk itu, ia berharap, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan kepala Bappenas untuk dapat mengakomodir usulan prioritas Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yang telah di usulkan pada rakortekrenbang serta usulan prioritas sulteng pada pelaksanaan Desk Musrenbangnas yang akan dilaksanakan nanti.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan mewakili Mendagri, menyampaikan bahwa Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder, guna mempertajam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan tahun 2025.
“Pengoptimalan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia berharap, kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan dapat diwujudkan dengan kerjasama melalui pembagian peran yang jelas sehingga menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Christina Shandra Tobondo melaporkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk meluruskan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah serta terbangunnya sinergitas dan keselarasan pembangunan daerah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah.
“Tujuan Musrenbang RKPD dan RPJPD ini adalah untuk mendapatkan masukan dari seluruh OPD serta stekholder,” Jelas Kepala Bappeda
Cristina juga menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulteng mengikuti rapat koordinasi teknis pelaksanaan pembangunan rekortekrenbang antara pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan pada 26-01 Maret 2024 di Surabaya.
“Hasilnya terdiri dari, desk pembahasan target 31 indikator tahun 2025, desk kewilayahan yang membahas 20 usulan pemerintah daerah yang akan dimasukkan dalam RKP tahun 2025, dan desk urusan yang membahas target indikator tahun 2025 berdasarkan kementerian/lembaga terkait,” ungkap Christina. (bid/paluekspres)
