Parigi Moutong, PaluEkspres.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2024 untuk tidak tergoda dengan politik uang.
“Harapan besar kami selaku lembaga KPU kiranya PPS baru saja dilantik dapat menjadi anggota PPS yang berkualitas dan independen, tidak memihak dan netral. Jangan ada yang tergoda politik uang,” kata Ketua KPU Parimo, Ariyana saat melantik ratusan anggota PPS di Lapangan Futsal Parigi, Minggu (26/5/2024).
Selain itu, anggota PPS pun diminta untuk tidak berafiliasi dengan partai politik (Parpol) tertentu. Seiring tingginya intensitas dinamika perpolitikan dalam posisi mereka selaku penyelenggara Pilkada yang ada ditingkat desa.
Menurut Ariyana, pihaknya melantik sebanyak 845 anggota PPS untuk bertugas pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Parimo. Ratusan anggota PSS yang dilantik ini tersebar di 278 desa dan 5 kelurahan se – Kabupaten Parigi Moutong.
“Pelantikan ini dibagi zona, yakni zona satu mulai dari Kecamatan Sausu hingga Kecamatan Ampibabo,” jelas Ariyana.
Kemudian, pelantikan di zona dua dilaksanakan di Kecamatan Toribulu, Tinombo Selatan yang dipusatkan di Kecamatan Kasimbar. Untuk zona tiga pelantikan PPS di Kecamatan Tinombo, Sidoan dan Kecamatan Palasa
Selanjutnya, pelantikan di zona empat terdiri Kecamatan Tomini, Mepanga, dan Kecamatan Ongka Malino.
“Dan untuk zona terakhir meliputi Kecamatan Bolano, Bolano Lambunu, dan Kecamatan Moutong, yang mana pelantikannya dipusatkan di Kecamatan Taopa,” terangnya.
Sekaitan hal ini, pihaknya berharap kepada para anggota PPS yang baru saja dilantik agar menjalankan amanah ini dengan baik serta penuh dengan rasa tanggungjawab.
Kemudian, harus komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi selaku anggota PPS pada Pilkada 2024 di Kabupaten Parigi Moutong.
Mengingat tugas dan tanggungjawab sebagai anggota PPS, kedepannya semakin berat dan komplek. Untuk itu, ia berpesan terus jaga kekompakan integritas dan transparansi.
Selain itu, anggota PPS harus memahami seluruh regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Ia menegaskan, anggota PPS untuk menguatkan koordinasi, sinergi, serta komunikasi.
