PALUEKSPRES.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di era kepemimpinan Moh Ramdhan “Danny) Pomanto tuai kecaman usai kebijakannya memberhentikan sejumlah RT/RW jelang Pilkada Serentak 2024.
Walikota yang kini sedang cuti karena maju sebagai Bakal Calon Gubernur Sulsel itu bahkan dianggap dzalim karena tega menginjak-injak sistem demokrasi pada kelompok masyarakat terendah sekalipun seperti RT/RW.
Salah satu Ketua RW di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Syamsuddin mengaku sangat kecewa dengan pemerintah setempat yang tiba-tiba menyampaikan pemberhentiannya. Terlebih, karena tidak ada alasan yang disampaikan.
“Saya cuman diberitahu kalau saya diberhentikan. Kemudian sudah ada SK penggantinya. Yang sampaikan lurah, saya tanya alasannya, katanya dari atas (pimpinan),” ucapnya, Sabtu (28/9).
Meski tanpa alasan, Ketua RW 2 itu menyebut kalau sebenarnya, alasannya sangat jelas karena perbedaan politik. Sebab, sebelumnya pemerintahan setempat sudah sering mengarahkan Ketua RT/RW untuk mendukung calon tertentu di Pilwalkot Makassar 2024.
Saya terus-terang saja, kalau memang sudah sering saya diarah-arakan pilih calon ini, dan saya menolak karena memang sudah ada pilihan sendiri,” tegasnya.
Bagi Syamsuddin kebijakan seperti ini telah merusak hak demokrasi yang dimiliki setiap warga. Lebih parah lagi, karena telah memecah-belah.
“Kasihan warga karena kepentingan pemimpinnya harus terkotak-kotak seperti ini. Kita harap Pjs Walikota akan memperbaikinya,” tukas dia.
Pemberhentian Ketua RT/RW secara massal bukan kali pertama dilakukan Danny Pomanto selama menjabat walikota. Sebelumnya pada tahun 2022 lalu juga terjadi hal yang sama.
Ada dua ribu lebih Ketua RT/RW diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Namun, belakangan mencuat bahwa itu dilakukan karena kepentingan politik Danny Pomanto.
Mantan Ketua RW 3, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Uddin Basar adalah salah satu diantaranya. Kala itu, dia mengaku diberhentikan hanya dengan penyampaian, lalu diganti oleh orang yang menjadi tim pemenangan Danny Pomanto di Pilwalkot 2020.
“Tiba-tiba saja, kami yang sekitar dua libu lebih jumlahnya itu diberhentikan. Baru yang ganti adalah orang-orang atau tim suksesnya,” ucapnya.
