Jakarta,PaluEkspres.com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil kembali langkah tegas dengan menonaktifkan 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dan mem-blacklist empat perusahaan pupuk yang terbukti mengedarkan pupuk palsu.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memberantas praktik korupsi dan mafia di sektor pertanian, sekaligus melindungi petani dari kerugian besar.
Andi Amran mengungkapkan, empat perusahaan swasta yang memproduksi pupuk jenis NPK telah dinyatakan bersalah setelah hasil laboratorium menunjukkan kandungan NPK dalam pupuk mereka jauh di bawah standar.
Bahkan, ada yang hanya memiliki kandungan 0, sekian persen saja dari standar minimum 15%.
“Empat perusahaan ini kami blacklist, kemudian berkasnya kami kirim ke penegak hukum,” kata Amran kepada wartawan di kantornya, Selasa (26/11/2024).
“Selain itu, ada 23 perusahaan lain yang produknya tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Itu juga kami akan proses, di Irjen, kalau memang terbukti bersalah, juga kami kirim ke penegak hukum,” tegasnya.
Menurutnya, pupuk palsu dan pupuk dengan kualitas rendah ini sangat merugikan petani.
Potensi kerugian akibat pupuk palsu mencapai Rp600 miliar. Sementara pupuk berkualitas rendah berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp3,2 triliun.
“Bayangkan, petani mengeluarkan biaya pengolahan tanah, pembibitan, pupuk, dan seterusnya itu kurang lebih Rp19 juta per hektare, tapi hasilnya gagal karena pupuk palsu dan pupuk yang tidak sesuai standar. Ini sangat tidak beradab,” tegasnya.
Amran mengungkapkan, sebanyak 11 pejabat Kementan yang terkait dengan proses pengadaan pupuk, mulai dari direktur hingga staf telah dinonaktifkan.
Bahkan, katanya, bila perlu 11 orang tersebut juga akan diserahkan ke pihak penegak hukum.
“Ada pegawai Kementerian Pertanian yang memproses semua lelang ini. Kami mohon maaf, kami sudah non-aktifkan 11 orang,” tandas Amran.
“Mulai hari ini, kami sudah minta suratnya dikeluarkan, non-aktif 11 orang,” ungkapnya.
Adapun jabatan 11 orang yang dinonaktifkan di antaranya, Direktur, Eselon 2, Eselon 3, dan kemudian staf yang memproses pengadaan pupuk.
Namun Amran enggan mengungkapkan lebih lanjut terkait siapa pejabat sampai dengan PNS Kementan yang terbukti melakukan tindakan merugikan tersebut.
“Sudahlah, jangan sadis-sadis banget, kenapa sih. Yang terpenting kita selamatkan, Karena ini perintah Bapak Presiden,” ucap dia.
Ada Laporan Masyarakat Soal Peredaran Pupuk Palsu
Tindakan ini bermula dari laporan masyarakat terkait peredaran pupuk palsu di lapangan. Amran mengapresiasi kontrol sosial dari masyarakat dan media yang turut membantu mengungkap masalah ini.
“Kami menerima laporan sekitar 1-2 bulan lalu. Berdasarkan laporan tersebut, kami mengambil sampel dari berbagai wilayah dan menguji di tiga laboratorium independen, termasuk IPB dan BSIP. Hasilnya, empat perusahaan terbukti memproduksi pupuk palsu, sementara lainnya kurang dari standar,” jelasnya.
Namun Mentan Amran memastikan kasus peredaran pupuk palsu ini tidak akan berdampak signifikan pada produksi pertanian nasional. Dari total 10 juta hektare lahan tanam Indonesia, pupuk palsu hanya memengaruhi 21 ribu hektare.
“Secara produksi nasional, insyaallah tidak berpengaruh. Namun, dampaknya sangat besar bagi 60 ribu petani yang menggunakan pupuk palsu ini. Kami tidak akan tinggal diam,” tambahnya.
Dia menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua sektor, termasuk pertanian.
Ini perintah Bapak Presiden, tidak boleh bermain-main di sektor pertanian. Seluruh sektor berantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme di kementerian masing-masing. Perintah itu kami jalankan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Amran menegaskan bahwa empat perusahaan pupuk yang terbukti bersalah telah di-blacklist dan diproses secara hukum. Sementara perusahaan lain yang produknya kurang dari standar sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian penalti atau pengembalian dana. Dengan langkah tegas ini, Amran berkomitmen memastikan sektor pertanian Indonesia bersih dan mendukung kesejahteraan petani. (*)
