Washington, DC, PaluEkspres.com – Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi.
Beberapa pemerintahan baru memilih jalur ekstrem untuk mengatasi krisis dalam negeri dengan memotong anggaran, mengurangi pegawai pemerintah, hingga merombak kebijakan ekonomi.
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Elon Musk untuk memangkas anggaran federal.
Ia langsung menerbitkan kebijakan mengakhiri kerja jarak jauh, membekukan perekrutan, dan mempermudah pemecatan pegawai negeri.
Lebih dari 2 juta pegawai pemerintah ditawari buyout dengan gaji penuh hingga delapan bulan jika mereka mengundurkan diri.
Singkatnya, buyout adalah insentif finansial yang diberikan kepada PNS untuk keluar secara sukarela.
Hingga Jumat 7 Februari 2025, sebanyak 65 ribu pegawai telah menerima tawaran ini. Targetnya, 200 ribu pegawai bersedia mengundurkan diri.
Jika berhasil, ini akan menjadi pemangkasan tenaga kerja terbesar dalam sejarah AS. Paman sam bisa hemat anggaran Rp 1.600 triliun.
Di sisi lain seorang pengacara serikat pekerja menyebut rencana Trump dilaksanakan dengan cara “sembarangan” tanpa mempertimbangkan gangguan operasional lembaga yang terdampak.
“Mereka gagal mempertimbangkan keberlangsungan fungsi pemerintahan,” kata pengacara Elena Goldstein.
Elon Musk pun dihujani tuduhan konflik kepentingan, namun Trump terus membelanya dan meminta DOGE segera mengaudit belanja militer hingga menghapus Kementerian Pendidikan.
Sejak dilantik, Trump telah membekukan lembaga bantuan internasional USAID selama 90 hari dan merumahkan para pegawainya. Bantuan kemanusiaan ke berbagai negara pun dihentikan.
Pemerintahnya juga memangkas miliaran dolar dana penelitian biomedis, yang menurut para ilmuwan dapat menghambat inovasi medis.
Trump menandatangani perintah pembekuan anggaran pada 28 Januari 2025 dan mengeklaim langkah itu diperlukan untuk mengurangi pemborosan dan penipuan.
Pada Senin (10/2), putusan Hakim Distrik AS John McConnell Jr menyebut pemerintahan Trump melanggar perintah pengadilan dengan menahan miliaran dolar dana pemerintah.
Sebelumnya, McConnell meminta pemerintah untuk tetap mendanai program yang telah disetujui Kongres.
Namun, Gedung Putih tetap menunda pencairan meski ada gugatan dari 23 jaksa agung negara bagian yang dipimpin Demokrat. ***
