PALU EKSPRES, PALU – Rapat gabungan Komisi DPRD Sulteng yang membahas bantuan sosial ke rumah ibadah, berlangsung dalam tempo tinggi. Anggota DPRD melalui Lukky Semen, Nurbaya, Aminullah BK, Huismant Bram, Hasan Patongai memborbardir, Sudirman, Sekretaris Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang hari itu tampil ”solo” mewakili Kepala BPKAD Eda Nureli karena berhalangan hadir.
Huismant Bram dari PDIP, menanyakan maksud BPKAD Sulteng tidak membayarkan bantuan sosial 2016. Padahal mayoritas bantuan itu sudah masuk dalam APBD 2016. Anggota lainnya, Lukky Semen juga dari fraksi PDIP malah lebih tegas.
Ia menuding BPKAD sebagai mitra yang tidak becus mengurus manajemen keuangan Pemda. Buktinya, anggaran yang sudah masuk dalam APBD justru tidak bisa dibayarkan. Lukky mengatakan, dengan model pengelolaan keuangan seperti ini, membuat anggota DPRD Sulteng tidak dihargai di mata masyarakat.
”Minggu depan kita reses, kalau begini caranya kita dianggap pembohong karena tidak menepati janji,” ujar Lukky berang.
Mantan anggota DPRD Kota Palu ini, menyentil kebiasaan pejabat di BPKAD yang tidak mengangkat telepon untuk sekadar koordinasi. Pihaknya sering berkoordinasi dengan BPKAD melalui telepon.
”Dan setiap kali ada telepon masuk dari Komisi II sebagai mitra, selalu diabaikan,” kesalnya. Untuk 2016 saja ungkap dia, usulan masyarakat yang proposalnya sudah masuk di BPKAD senilai Rp600 juta.
Sedangkan Nurbaya dari Fraksi PKS, menyoroti kebiasaan oknum di instansi pimpinan Eda Nureli yang gemar mengganti mata anggaran padahal sudah disetujui di Dewan.
”Tolong Pak itu, ada oknum yang suka ganti-ganti mata anggaran di BPKAD, kenapa lancang seperti itu,” kritiknya.
Hal serupa juga dilakukan oleh Aminullah BK, Hasan Patongai, I Nyoman Slamet dan beberapa anggota dewan lainnya.
Menanggapi serangan bertubi-tubi itu, Sekretaris BPKAD Sudirman merespons santai suara keras para koleganya itu. Menurutnya, pemerintah hanya akan merespons proposal usulan yang lengkap.
Jika ada persyaratan yang tidak terpenuhi maka usulan itu tidak akan dicairkan. Untuk 2016 saja ada 64 proposal yang masuk. Dari jumlah itu baru empat yang bisa dibayarkan. Dan dalam waktu dekat ini menyusul enam proposal yang akan dibayarkan.
”Sisanya kami berkomitmen tetap dicairkan,” ungkap Sudirman.
