Palu, Paluekspres.com – Mabes TNI Angkatan Udara (TNI-AU) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Sosialisasi Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Z, Jumat (14/2/2025), di Gedung Pogombo, Palu.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahruddin, S.Sos., M.Si., yang mewakili Gubernur Sulteng, H. Rusdi Mastura. Sejumlah pejabat Mabes TNI-AU, unsur Forkopimda, Komandan Detasemen TNI-AU Palu, pengelola Bandara Mutiara Sis Aljufri, serta mitra kerja** turut hadir dalam acara tersebut.
Fahruddin menegaskan bahwa “bela negara bukan sekadar angkat senjata, tetapi juga mencakup penanaman nilai cinta tanah air, pengamalan Pancasila, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan dan menjaga persatuan bangsa.
“Mengingat ancaman saat ini bukan hanya dari agresi militer, tetapi juga narkoba, radikalisme, terorisme, dan penyalahgunaan media sosial, generasi muda harus ikut berperan dalam bela negara,” ujar Fahruddin.
Ia juga mengapresiasi peran TNI-AU yang telah banyak membantu Sulteng, terutama saat bencana gempa 2018. Menurutnya, TNI-AU dari Lanud Hasanuddin memainkan peran krusial dengan mendaratkan pesawat Hercules di Bandara Mutiara Sis Aljufri untuk mempercepat evakuasi korban, distribusi logistik, serta pemulihan operasional bandara.
“Terima kasih atas segala upaya TNI Angkatan Udara yang telah membantu kami, sehingga Bandara Mutiara Sis Aljufri dapat kembali beroperasi,” ucapnya.
Sementara itu, Paban III Kolonel Pnb Ali Sudibyo, yang mewakili Asisten Potensi Dirgantara, menekankan bahwa “bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945.
Ia menegaskan bahwa generasi muda dapat menunjukkan sikap bela negara melalui berbagai cara, seperti menghormati simbol negara, bangga menggunakan produk dalam negeri, disiplin belajar, serta menjauhi narkoba, tawuran, dan penyebaran hoaks.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari BIN Daerah, BNN Sulteng, dan TNI-AU, dengan peserta dari kalangan pelajar SMA dan SMK serta guru pendamping mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. ***
