Oleh: Jafar G Bua*
Ada kisah di Yunani Kuno, tentang seorang pria bernama Prometheus. Ia mencuri api dari para dewa. Prometheus adalah pelindung umat manusia. Dia juga merupakan yang paling cerdas dan cerdik di antara para dewa. Dia mencuri api dari Olimpus, menyembunyikannya dalam tangkai adas, dan memberikannya kepada manusia. Dia mengelabui Zeus untuk memperoleh bagian terburuk dalam persembahan kurban bagi para dewa, sementara manusia berhak menjaga bagian terbaiknya untuk mereka sendiri.
Tapi hukum Zeus tak bisa dikibuli. Prometheus dihukum oleh Zeus, yang memerintahkan supaya dia dirantai di puncak Kaukasus. Prometheus dirantai di atas batu, seekor elang mengoyak hati dan hatinya terus tumbuh kembali setiap hari. Hukuman abadi.
Di negeri yang berulang kali melawan korupsi ini, kita punya kisah yang sama — tapi tanpa Prometheus yang heroik, kita punya Prabowo Subianto. Presiden ke-8 Indonesia itulah yang kini berhadapan dengan serangkaian modus yang berulang, keserakahan yang terus tumbuh, dan hukuman yang sering kali tak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Kita Beruntung punya Prabowo, dengan langkah yang lebih tegas, menjadikan perang melawan korupsi sebagai prioritas nasional. Tidak sekadar retorika, tetapi tindakan nyata.
Dan baru saja, layar berita kita menampilkan skandal Pertamina yang tak hanya soal uang, tapi juga tentang muslihat yang licin. Mereka tak mencuri api, mereka mencampurkan bahan bakar. Mereka bukan pula Prometheus, sebab ia mencuri api para dewa, yang kadang rakus dan otoriter, untuk rakyatnya. Adapun mereka, mencuri untuk kepentingannya sendiri.
Ron 90, yang seharusnya menjadi bahan bakar kelas rendah, dioplos hingga menjadi Pertamax (Ron 92). Bukan sekadar permainan angka, tapi permainan harga yang membuat rakyat membayar lebih untuk sesuatu yang lebih buruk. Dan ini hanyalah sepotong dari skema yang lebih besar: minyak mentah dalam negeri sengaja ditolak, sementara impor dengan harga lebih mahal difasilitasi oleh tangan-tangan yang paham betul cara bermain dalam bayang-bayang regulasi.
Para pelaku skema ini bukan orang sembarangan. Tujuh tersangka telah ditetapkan, empat di antaranya adalah direktur sub-holding Pertamina, tiga lainnya adalah broker swasta. Modusnya rapi: produksi kilang diturunkan dengan alasan tidak ekonomis, minyak dalam negeri dibiarkan tersia-sia, dan jalan bagi impor pun terbuka lebar. Yang dijual bukan hanya bensin, tapi juga kedaulatan energi.
Kisah-kisah semacam ini membuat kita teringat pada kisah Sisyphus, tokoh Yunani yang dikutuk untuk terus-menerus mendorong batu ke puncak bukit, hanya untuk melihatnya jatuh kembali. Seperti perang melawan korupsi di negeri ini: selalu digembar-gemborkan, tapi selalu juga kembali ke titik awal. Namun kali ini, ada harapan bahwa batu itu benar-benar akan mencapai puncaknya.
Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang bekerja keras menyingkap skandal ini, layak mendapat apresiasi. Di tengah berbagai tekanan, mereka menunjukkan bahwa hukum masih bisa berbicara lebih lantang daripada uang dan kuasa. Upaya mereka, yang mengungkap kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun, bukan sekadar angka — itu adalah nyawa pelayanan publik yang diselamatkan dari cengkeraman korupsi.
Presiden Prabowo tampaknya tak ingin perang ini hanya menjadi ritual tahunan. Dengan dukungan politik yang kuat, Kejaksaan Agung diberikan kebebasan untuk menindak tanpa pandang bulu. Barangkali, kali ini kita tidak sedang mengulang tragedi Tantalus—yang dihukum melihat air di bawah kakinya tanpa bisa meminumnya. Kali ini, keadilan tampaknya benar-benar dapat diraih.
Namun mitologi Yunani juga mengajarkan satu hal: kesadaran adalah awal dari perubahan. Kita tahu muslihat mereka. Kita tahu bagaimana permainan ini berjalan. Dan jika ada yang bisa diambil dari Prometheus, bukan apinya yang kita butuhkan, tapi keberaniannya menantang para dewa.
Sebab tanpa itu, kita akan terus mengulang nasib Sisyphus, selamanya bergulat dengan batu korupsi yang tak pernah benar-benar pergi. ***
*Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota DPR RI, alumni Asia Journalism Fellowship (AJF) Singapura, 2019.
