Barangkali ini soal kesetiaan. Atau barangkali ini hanya soal waktu.
Beberapa hari di akhir Februari 2025 ini, puluhan kepala daerah dari PDI Perjuangan berjalan bersama tidak kurang 503 orang lainnya memasuki Akademi Militer Magelang, duduk di bawah langit yang sama, mendengarkan pidato demi pidato dari pemangku kuasa dan para tokoh. Mereka datang meski telah ada instruksi sebaliknya: jangan ikuti retret ini. Tapi mereka tetap datang.
Di tempat lain, jauh dari aula itu, ada seorang perempuan yang mungkin mengernyitkan dahi. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan selama lebih dari dua dekade, telah bicara. Tapi kini, suaranya seperti angin yang melintas, terdengar tapi tak selalu ditaati.
Apakah ini pembangkangan? Ataukah ini adalah momen ketika kebenaran harus ditilik ulang? Bahwa ada yang mulai berpikir, barangkali Megawati keliru? Atau ini adalah sesuatu yang lebih dalam: pergeseran zaman yang tak bisa dihindari?
Sejarah memang sering diwarnai oleh pertanyaan tentang kesetiaan dan pembangkangan. Di Eropa abad pertengahan, ada satu cerita yang terus diingat: kisah Raja Henry II dari Inggris dan Thomas Becket.
Henry dan Becket dulu adalah sekutu. Tapi kemudian mereka berselisih. Henry ingin menegaskan kekuasaannya atas gereja, sementara Becket, yang kala itu adalah Uskup Agung Canterbury, menolak tunduk.
“Ada yang bisa menyingkirkan pendeta menyebalkan ini?” Henry pernah mengucapkan kalimat itu di tengah amarah. Beberapa ksatrianya mendengar, lalu pergi dan membunuh Becket di altar gereja.
Saat itu, siapa yang sesungguhnya membangkang? Henry yang ingin menertibkan gereja? Ataukah Becket, yang mempertahankan pendiriannya meski harus mati?
Dan dalam kasus puluhan kader banteng itu, siapa yang membangkang? Mereka yang datang ke Magelang? Ataukah Megawati yang menolak sesuatu yang tampaknya niscaya?
PDI Perjuangan bukan hanya partai politik. Bagi kadernya, ia lebih mirip altar suci, dengan Megawati sebagai imamnya. Ia satu-satunya ketua umum sejak partai ini lahir dari rahim sejarah.
Tapi kesetiaan, seperti sungai, selalu mencari jalannya sendiri.
Lihatlah sejarah: Paus Urban II pernah menyerukan Perang Salib pada 1095. Seluruh Eropa Katolik bersatu. Tapi seabad kemudian, di Perang Salib Keempat, tentara Kristen malah menjarah Konstantinopel—kota sesama Kristen.
Ternyata, kesetiaan pun bisa berubah.
Begitu juga di PDI Perjuangan. Bertahun-tahun, perintah Megawati adalah dogma. Tapi sekarang, ada mereka yang mulai bertanya: apakah instruksi sang ketua umum masih harus selalu ditaati?
Atau, seperti di Konstantinopel, saatnya memilih jalan sendiri?
Seorang filsuf di abad pertengahan pernah berkata: “Kekuasaan bukan hanya soal siapa yang memegangnya, tapi apakah orang lain masih percaya bahwa ia memilikinya.”
Dan itu yang kini terjadi.
Megawati mungkin masih punya kekuasaan, tapi apakah ia masih punya otoritas?
Di Magelang, puluhan kepala daerah itu tidak sekadar hadir dan berbaur dengan ratusan lainnyap. Mereka sedang menandai sesuatu: bahwa PDI Perjuangan bukan lagi partai yang bisa dikendalikan hanya dengan satu suara.
Mereka bukan Thomas Becket, karena mereka tidak ingin mati demi keyakinan mereka. Tapi mereka juga bukan ksatria yang membunuh uskup atas titah raja. Mereka memilih jalan sendiri.
Dan di antara sejarah yang berulang dan politik yang selalu berubah, satu hal yang pasti: kekuasaan tidak pernah kekal.
Bahkan bagi seorang Megawati Soekarnoputri.
*Penulis adalah Tenaga Ahli anggota DPR RI, alumni Asian Journalism Fellowship (AJF), Singapura, 2019
