Minggu, 5 April 2026

Pergub soal Pungutan untuk Penuhi Rasa Keadilan

Nominal tersebut, kata Irwan, dihitung berdasarkan tingkat kedalaman kemiskinan, yang ada di masing-masing daerah di Sulteng.

“Misalnya, antara Kota Palu dengan Luwuk kan beda. Dalam perhitungan itu, kita libatkan ahli ekonomi, ahli pendidikan, juga dari BPS dan Bappeda. Semua kita ramu, karena menghitung indeks sumbangan bantuan ini tidak mudah, kita harus menghitung tingkat kedalaman kemiskinan suatu daerah dibandingkan dengan yang lain,” jelasnya lagi.

Keluarnya Pergub nomor 10 tahun 2017, juga disambut positif oleh pihak sekolah. Kepala SMK Negeri 1 Palu, Dra. Hj. Misran, menyebutkan, bahwa Pergub tersebut merupakan solusi yang telah dinantinkan oleh pihaknya.

“Kami sangat berterima kasih, atas solusi yang sangat bagus diberikan kepada kami ini. Karena jujur saja, sampai saat ini, saya belum mempekerjakan cleaning service dan honorer tata usaha lainnya di sekolah kami, saya dengan berat hati mengistirahatkan mereka. Tapi dengan adanya Pergub ini, kami akan memanggil kembali mereka,” ujar Misran.

Nantinya, pungutan dan sumbangan tersebut, kata Misran, akan diperuntukkan bagi pembayaran honor untuk cleaning service dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak didanai oleh dana BOS, tetapi sangat memengaruhi perjalanan proses pendidikan.

Untuk menindaklanjutinya, Misran juga menerangkan, pihaknya akan merumuskan hal tersebut, menyusun RAPBS bersama dengan pihak Komite Sekolah. Setelah dirumuskan bersama Komite, hasilnya lalu akan dirapatkan bersama dengan para perwakilan orang tua siswa.

“Setelah semuanya oke, kita akan rapat dengan orang tua, jika disetujui baru kita akan laksanakan. Insya Allah, kalau kita transparan menyampaikan program-program sekolah, yang tidak terselenggara karena tidak adanya bantuan dari orang tua, saya rasa orang tua tidak akan keberatan, yang penting kita transparan tentang program kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Palu, Triyono, menyebutkan, pihaknya membutuhkan setidaknya anggaran sebesar Rp21 juta, untuk menggaji para honorer, yang berjumlah sekira 20-an orang.