Jakarta, PaluEkspres.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap kesejahteraan buruh Indonesia dengan menghadiri langsung peringatan puncak Hari Buruh Nasional 2025 dan menyerahkan 100 rumah subsidi untuk para buruh, sebagai bagian dari program 20.000 rumah murah untuk buruh yang menjadi bagian dari target pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir.
Namun keberpihakan Presiden Prabowo terhadap buruh bukanlah hal baru. Sejak sebelum menjabat, Prabowo dikenal sebagai figur nasionalis yang konsisten membela hak-hak pekerja. Ia rutin hadir dalam seminar dan forum diskusi buruh, serta menjadi satu-satunya calon presiden pada Pilpres 2019 yang menandatangani kontrak politik dengan serikat buruh—berkomitmen untuk menaikkan upah minimum dan mengakui peran pekerja informal seperti ojek online.
“Setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo langsung mengambil
langkah konkret. Salah satu kebijakan awal pemerintahannya adalah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025, sebuah sinyal keberpihakan terhadap daya beli buruh”, ujarnya.
Presiden juga mendorong stabilitas harga pangan dan menurunkan harga yang dikendalikan pemerintah seperti listrik, untuk mengurangi tekanan biaya hidup masyarakat pekerja. Sejak Januari 2025, pemerintah telah meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh WNI, termasuk keluarga buruh, yang juga menciptakan lapangan kerja baru melalui dapur SPPG dan rantai pasok pangan nasional.
Mulai Februari 2025, Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah diselenggarakan dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, termasuk para pekerja, untuk menjamin kesehatan sebagai bagian dari produktivitas nasional.
Dalam menghadapi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas PHK yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, dan pelaku usaha. Satgas ini didirikan atas usulan langsung dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dengan misi utama mempercepat proses pencarian lapangan kerja baru bagi buruh terdampak.
Di sektor ekonomi, keberhasilan pemerintah meningkatkan kepercayaan investor juga berkontribusi langsung pada pembukaan lapangan kerja. Data realisasi investasi sepanjang Januari–Maret 2025 mencatat kenaikan 15,9% dibanding tahun sebelumnya, mencapai Rp465 triliun dan membuka 594.104 lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah kini tengah memperbaiki sistem pendataan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, termasuk buruh.
Dengan komitmen, rekam jejak, dan kebijakan nyata yang terus digulirkan, tidak berlebihan bila publik mulai menyebut Prabowo sebagai Presiden Pro Buruh yang sesungguhnya—bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam tindakan. ***
