Oleh: Andi Anita Anggriany Amier*
Pagi hari. Seorang ibu membuka rice cooker di dapur mungilnya. Uap nasi mengepul, harumnya memenuhi ruangan. Di luar, anak-anaknya bersiap berangkat ke sekolah. Ia mencidukkan nasi, menatanya di piring dengan hati-hati. Ia tahu, ini bukan sekadar sarapan. Ini energi, ini harapan, ini cinta.
Tapi bagaimana jika nasi itu—yang dibeli dengan harga mahal, dengan label “beras premium”—ternyata palsu? Dioplos. Beratnya dikurangi. Mutunya tak sesuai. Dan ia, tanpa sadar, telah memberi makan anak-anaknya dengan sesuatu yang tak seperti yang dijanjikan oleh label di karung beras.
Inilah kenyataan pahit yang diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman belum lama ini. Sebuah temuan yang membuat banyak orang terdiam. Bukan karena tidak percaya, tapi karena selama ini mereka memang sudah curiga, hanya tak tahu ke mana harus bertanya.
Dari investigasi yang melibatkan 13 laboratorium di 10 provinsi dan meneliti 268 merek beras, ditemukan fakta mencengangkan: 85 persen beras premium di pasaran adalah hasil oplosan. Tak hanya itu, **hampir 60 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) dan 21 persen tidak sesuai berat kemasan. Artinya, rakyat membayar mahal untuk barang yang kualitasnya menurun dan timbangannya pun dikurangi.
Dan kita bicara bukan hanya tentang satu-dua produsen. Menteri Amran melaporkan 212 produsen ke Kapolri dan Jaksa Agung. Ini bukan soal satu pasar kecil di sudut kota. Ini soal sistem distribusi pangan nasional yang keropos di banyak titik.
Beras adalah makanan pokok lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Kita menyebutnya nasi, dengan penuh takzim, karena ia bukan sekadar sumber karbohidrat. Ia adalah pengikat sosial. Ia adalah lambang kerja keras petani, perjalanan panjang dari sawah ke meja makan. Maka ketika beras dioplos dan dijual dengan harga tinggi, itu bukan cuma soal ekonomi—itu pengkhianatan terhadap kehidupan orang banyak. Kita telah ditipu mentah-mentah di meja makan kita.
Lebih menyakitkan lagi, ini terjadi di saat produksi nasional justru meningkat. Data FAO memperkirakan produksi beras Indonesia 2025/2026 mencapai 35,6 juta ton, jauh melampaui target nasional yang hanya 32 juta ton. Artinya, stok beras melimpah. Seharusnya, harga turun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: harga tetap tinggi, bahkan melambung.
“Dulu harga naik karena stok sedikit. Sekarang stok berlimpah, tapi harga tetap mahal. Ini aneh. Ini pasti ada permainan,” ujar Amran, dengan nada kecewa.
Permainan yang dimaksud bukan permainan anak-anak. Ini permainan besar, melibatkan raksasa-raksasa industri pangan yang seharusnya menjaga kepercayaan publik. Kini, empat perusahaan besar tengah diperiksa oleh Bareskrim Polri. Sebuah langkah awal yang patut diapresiasi, tapi juga perlu diawasi. Karena publik tahu, tak semua kasus besar berakhir dengan keadilan.
Dan yang jadi korban, sekali lagi, bukan para pengusaha kaya. Tapi mereka yang setiap pagi memikirkan cara agar beras cukup sampai akhir pekan. Mereka yang harus menakar ulang sendok nasi saat lauk hanya satu jenis. Mereka yang berharap, setidaknya makanan pokok tak menipunya.
Kita harus bertanya jujur: mengapa ini baru terungkap sekarang? Apakah karena selama ini pengawasan longgar? Apakah karena ada pembiaran? Atau karena kita terlalu terbiasa ditipu?
Kita terbiasa melihat label “premium” tanpa pernah tahu isinya seperti apa. Kita percaya pada kemasan yang rapi, iklan yang meyakinkan, dan janji mutu yang tercetak tebal. Tapi siapa yang memastikan semua itu benar?
Kita tahu, masyarakat bawah jarang punya alat untuk menguji kualitas beras. Mereka tak punya laboratorium. Mereka hanya punya kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu rusak, maka rusak pula hubungan antara negara dan warganya.
Menteri Amran memperkirakan potensi kerugian konsumen mencapai Rp99 triliun. Angka yang sulit dibayangkan. Tapi coba kita sederhanakan:
Itu berarti rakyat membayar lebih dari yang seharusnya. Bukan karena ingin, tapi karena dipaksa oleh sistem yang tidak adil.
Dan kerugian ini bukan hanya angka dalam laporan. Ini adalah uang belanja yang seharusnya bisa untuk obat. Untuk seragam sekolah. Untuk menabung sedikit demi sedikit. Semua itu direbut diam-diam oleh tangan-tangan licik yang menukar kepercayaan dengan keuntungan semata.
Kini, publik menunggu: apakah kasus ini akan berakhir di tengah jalan? Apakah kita akan kembali pada rutinitas lama, saat skandal besar hanya jadi bahan obrolan sesaat? Atau kali ini akan ada perubahan nyata?
Kita ingin keadilan. Tapi bukan hanya keadilan yang datang dari pengadilan. Kita ingin reformasi sistem pangan. Kita ingin pengawasan dari hulu ke hilir. Kita ingin ada barcode pelacakan produk, audit publik, label yang bisa diverifikasi, dan edukasi konsumen. Kita ingin negara hadir, tak hanya saat krisis.
Dan kita ingin pelaku-pelaku besar di balik praktik ini diadili secara terbuka, disiarkan live di saluran televisi dan di-streaming via YouTube, agar jadi pelajaran bagi industri lainnya: bahwa konsumen Indonesia bukan lagi warga pasif yang bisa dibohongi terus-menerus.
Kita tahu, sistem bisa berubah kalau ada kemauan politik. Kalau ada tekanan publik. Maka kolom ini ditulis sebagai pengingat, bahwa ini bukan sekadar berita, ini adalah alarm. Alarm bahwa kita harus lebih jeli. Lebih kritis. Dan lebih berani menuntut kebenaran, bahkan untuk hal yang terlihat sepele seperti sebutir nasi.
Karena jika nasi pun bisa dioplos tanpa kita tahu, apa lagi yang bisa kita percayai?
Di meja makan, nasi adalah simbol kejujuran. Ia tak pernah bohong. Ia tak pernah berpura-pura. Ia hadir sebagai hasil kerja keras, mulai dari tangan petani hingga peluh pedagang kecil di pasar. Maka biarlah nasi tetap jujur. Jangan kotori ia dengan tipu daya dagang dan manipulasi pasar.
Jika kita tak bisa mempercayai apa yang masuk ke tubuh kita, maka apa gunanya semua pembangunan? Dan jika negara tak bisa melindungi rakyat dari beras oplosan, maka siapa lagi yang bisa?
*Andi Anita Anggriany Amier adalah Pemimpin Redaksi PaluEkspres.com
