PALU EKSPRES, JAKARTA – Mega Proyek e-KTP rupanya mendapat perhatian khusus sewaktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin. Kepada para kader yang duduk di Senayan, SBY meminta mengawal proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
“Ada arahan dari ketua dewan pembinan Demokrat, ketika itu SBY. Agar setiap kebijakan pemerintah (termasuk e-KTP) didukung Fraksi Demokrat dan fraksi-fraksi partai koalisi (pendukung pemerintahan SBY),” kata Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4).
Meski demikian, Anas membantah Fraksi Demokrat diminta untuk mengawal khusus anggarannya.
“Saya kira tidak ada. Tak ada instruksi dari Fraksi Demokrat mengawal anggaran e-KTP,” ujar terpidana korupsi Hambalang tersebut.
Anas lalu menjelaskan bahwa SBY, selaku ketua dewan pembina Demokrat, memintanya dan jajaran fraksi di DPR mendukung kebijakan pemerintah ketika itu.
“Setiap rapat fraksi, setiap Jumat, jam 9 pagi sampai menjelang hari Jumat ada catatan, notulensi, saya yakin tidak ada arahan di e-KTP,” pungkasnya.
(Fajar/jpg)
