PALU EKSPRES, JAKARTA – Setelah sempat heboh dengan munculnya surat permintaan penundaan sidang penista agama, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan akhirnya buka suara. Menurut dia, surat itu benar adanya dan memang dikeluarkan oleh dia.
Surat itu kata dia ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda sidang perkara dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sesuai jadwal digelar pada 11 April 2017.
Menurut dia, surat itu hanya berupa saran. Sehingga tak perlu dipermasalahkan. “Kan cuma saran, boleh dong,” ucapnya dia di Polda Metro Jaya, Jumat (7/4).
Dia juga berkata, diterima atau ditolaknya saran itu adalah kewenangan dari PN Jakut. Bila ditolak juga kata dia hal itu tak masalah.
Saat disinggung apakah sudah ada respons dari PN Jakut terkait surat itu, Iriawan mengaku belum tahu. “Belum tahu, coba aja tanya ke sana (PN Jakut) ya,” ucapnya.
Salah satu alasan kuat dia mengeluarkan surat permintaan itu karena situasi politik di Jakarta. “Sekarang mengarah kepada putaran kedua. Jadi saran saya kalau mau dilaksanakan gak masalah,” tambah dia.
Sementara itu, secara terpisah Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus menerangkan, surat yang dikeluarkan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan merupakan saran dengan mempertimbangkan situasi keamanan yang lebih luas.
Menurut Martinus, hal itu wajar dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan kepolisian menjaga mengelola keamanan di wilayahnya. “Jadi bukan intervensi, intrik-intrik atau pun itu tidak ada,” sambungnya.
Diketahui sesuai jadwal, sidang pembacaan tuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal digelar Selasa 11 April 2017. Tapi Polda Metro meminta penundaan hingga 19 April 2017 dengan alasan semakin rawannya situasi keamanan di Jakarta.
Hal ini dituangkan dalam surat yang dikirim ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Irwasum Polri, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
(elf/JPG/PE)
