Oleh: Tasrief Siara
KITA baru saja menyaksikan pemandangan tak sedap pandang. Tempatnya di gedung parlemen, di Jakarta sana. Sesama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu berkelahi laiknya preman pasar memperebutkan lahan parkir.
Pada akhirnya kita sulit membedakan antara preman pasar dan para senator itu karena keduanya memperebutkan wilayah kekuasaan. Kalau preman pasar memperebutkan batas teritori perparkiran karena dari sana adalah sumber pendapatan.
Para senator kita itu juga memperebutkan wilayah kekuasaan khususnya untuk enclave ketua dan para wakilnya. Tujuannya juga sama, untuk memperbesar pengaruh kekuasaan dan ketenaran. Ujung-ujungnya pasti duit juga. Contohnya adalah mantan ketua mereka yang kini “mondok” di balik jeruji penjara KPK.
Perkelahian para anggota senator itu adalah contoh dari jejak sejarah dan tradisi kehidupan manusia yang bermula hidup di zaman primitif dan tak gampang dihilangkan.
Komunitas suku-suku di zaman lampau itu selalu terjebak dalam lingkaran konflik ruang yang tak berkesudahan, bahkan hingga kini: memperebutkan wilayah tanah-tanah adat sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan.
Solusinya bukan dialog tapi kekerasan, seperti perang antar komunitas suku, atau perkelahian dalam tingkatan antar indvidu.
Tradisi kekerasan itu memang masih sangat sulit dilepaskan oleh kita, apalagi jika telah masuk pada wilayah harga diri. Jika telah masuk pada wilayah harga diri itu, maka terkadang apapun akan dipertaruhkan walau ujung selalu berakhir pada penyesalan.
Untuk sebuah contoh, seperti yang sering kita saksikan perkelahian antara sesama aparat negara, oknum polisi dengan tentara, atau perkelahian sesama mahasiswa, tawuran antar pelajar, bahkan perkelahian antar komunitas di kota semodern Jakarta.
Semua perkelahian itu sama nilanya dengan perkelahian antar suku- suku dari zaman primitif hingga terwariskan di zaman peradaban global ini.
Anak bangsa negeri ini tercatat sebagai komunitas yang paling cepat naik pitam. Ketika eskalasi emosi itu tak tertahankan, maka dari sana perilaku kalap menyeruak dalam ekpresi amuk.
Konon, hanya kita bangsa melayu ini yang punya tradisi mengamuk atau amuk. Untuk membuktikan itu, coba buka kamus Indonesia-Ingris di ponsel pintar antar, masukan kata amuk.
Terjemahannya menjadi Amok. Bahasa Inggris sepertinya tak punya diksi amuk. Kalau anda memasukan kembali kata Amok dalam kamus Inggris-Indonesia maka terjemahannya kedalam bahasa Indonesia menjadi Mata Gelap.
Seperti yang kita saksikan di gedung parlemen, para anggota senator itu sepertinya orang-orang kalap yang sedang mengamuk. Mereka tak mau ambil pusing jika snapshot kamera televisi sedang merekam gambar sangat laik news itu.
Bukannya kebanggaan dan rasa keterwakilan yang mereka perlihatkan pada kita rakyat yang memilihnya, tapi para senator kita itu terbilang sukses mengirimkan kekesalan komunal.
Akhirnya rakyat berpikir, buat apa pilih mereka jika kerjanya hanya berkelahi laiknya preman pasar.
Perilaku kalap dan amuk yang dipertontonkan anggota DPD itu, ditambah keputusan-keputusan politik DPR kita yang tak berpihak kepada kepentingan publik, maka dari sana bisa berimplikasi terhadap makin merebaknya kekesalan yang massif dari rakyat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Rakyat akan tiba pada satu kesimpulan: buat apa kita ikut pemilu jika hasilnya hanya melahirkan para senator yang kerjanya hanya berkelahi dan tak berpihak kepada kepentingan publik.
Penulis adalah Praktisi Komunikasi Massa
