PALU EKSPRES, PALU – Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham diminta tidak lepas tangan terhadap desakan DPR mencabut kewenangan pencekalan ke luar negeri terhadap Setya Novanto. Sebab, kewenangan pencekalan itu ada di sana bukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly harus memahami bahwa kewenangan pencekalan ada di imigrasi bukan di KPK.
“Meskipun kalian semua takut sama KPK, kewenangan (cekal) itu ada di imigrasi. Jangan kalian menjadi penakut semua, gara-gara penakut jadi bilang ‘oh itu kewenangan KPK’. Ini negara mau diurus KPK semua?” kritiknya pedas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).
Kata dia, Yasonna bisa membatalkan pencekalan berdasar undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang keimigrasian. Diketahui, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 16 ayat 1 huruf b UU Nomor 6 tahun 2011. Dalam putusannya, MK membatalkan frasa ‘penyelidikan dan’. Artinya, seseorang bisa dicekal bila perkaranya sudah masuk ke tingkat penyidikan yang berarti sudah menjadi tersangka.
