JAKARTA, PALUEKSPRES.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto berkembang pada dugaan tindak pidana makar. Salah satu indikasi yang didalami adalah kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden.
Yusril mengatakan, perkara tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus penyadapan biasa. Berdasarkan diskusi dengan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara, terdapat dugaan keterkaitan antara tindakan penyadapan tersebut dengan upaya melumpuhkan Presiden.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa kasus ini bukan sekadar penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi sudah mengarah pada dugaan tindak pidana makar,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).
Yusril menjelaskan, berdasarkan penafsiran para ahli hukum, penyadapan terhadap masyarakat biasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Namun, apabila tindakan tersebut menyasar Presiden, persoalannya perlu dikaji lebih jauh dengan mempertimbangkan kedudukan dan kewenangan konstitusional yang melekat pada jabatan Presiden.
“Presiden adalah primus inter pares (yang utama di antara sesama). Presiden bukan orang biasa karena jabatan tersebut melekat pada dirinya beserta seluruh hak, harkat, martabat, dan kewenangan sebagai kepala negara,” ucapnya.
Lebih lanjut, Yusril menyebut terdapat indikasi keterkaitan perkara tersebut dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP. Ketentuan tersebut tengah didalami bersama pasal-pasal mengenai penyadapan atau intersepsi elektronik.
Ia mengungkapkan, salah satu kemungkinan motif yang didalami adalah upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahkan, penyelidikan juga mencermati kemungkinan dugaan yang lebih serius, seperti upaya pembunuhan terhadap Presiden atau penggulingan pemerintahan.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa berbagai kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan karena proses hukum masih berlangsung pada tahap penyelidikan. Penetapan dugaan tindak pidana dan konstruksi perkara sepenuhnya menjadi kewenangan penyelidik berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
“Kita belum dapat memastikannya karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan,” jelasnya.
Yusril menambahkan, aparat penegak hukum masih terus memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendengarkan keterangan para ahli untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
“Saya kira Bareskrim Polri akan menjalankan tugasnya secara profesional sesuai amanat undang-undang,” pungkasnya.
