PALU EKSPRES, KARAWANG – Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI beserta Bupati Karawang di Kecamatan Teluk Jambe, mendapat perlakukan tak mengenakan.
Kedatangan mereka untuk meninjau secara langsung lokasi sengketa lahan antara PT Pertiwi Lestari (PT.PL) dan warga ini, sempat diadang puluhan petugas keamanan.
“Ini security pada ngapain di sini. Engga gini aja dulu, satpam minggir dulu kita mau lewat. Ini kan jalan umum kepentingan rakyat, kalian (satpam) bela kepentingan cukong,” ujar salah satu anggota Komisi II DPR-RI Dadang S Muchtar, sebelum memasuki gerbang pintu masuk ke lahan sengketa di hadapan puluhan warga dan petugas keamanan, Senin (17/4).
Dadang yang juga mantan Bupati Karawang ini nampak geram karena jalan yang dulu dia bangun itu kini telah dipagar oleh pihak PT Pertiwi Lestari. Saat memasuki lokasi, rombongan Komisi II dan unsur lainnya berkeliling meninjau lokasi sengketa lahan, salah satunya di wilayah Jambe.
Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan ke sebuah rumah makan di kawasan KIIC. Di tempat itu sejumlah pejabat juga nampak hadir, salah satunya Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamahsyari.
Pertemuan di rumah makan tersebut, untuk mencari titik terang akar permasalahan sengketa, agar bisa diselesaikan dengan cepat. Namun sayang, pertemuan itu berlangsung tertutup bagi wartawan.
Usai menggelar pertemuan, Ketua Komisi II DPR RI, Sareh Wiyono mengatakan, hasil pembahasan memutuskan penangananan dilahan sengketa PT.PL saat ini dalam status quo.
Selama berstatus quo, kata dia, semua pihak tidak melakukan aktivistas apapun dilahan tersebut. DPR RI akan menindaklanjuti masalah ini dengan memanggil semua pihak.
“Segera kami akan membuat surat dan mengundang menteri terkait dan juga pengusaha untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas,” ungkapnya.
Perwakilan manajemen PT.PL, Dwi Restiyanto mengatakan pihaknya mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Padahal PT.PL seharusnya dilibatkan dalam pembahasan tersebut agar pembahasan bisa lebih obyektif.
“Kami sudah mencoba untuk masuk tapi ditolak tanpa penjelasan. Padahl kita termasuk yang diundang DPR ini ada apa,” ungkapnya.
(jar/rmol/mam/JPG)
