Selain itu, ada pula persoalan idealisme media. Pertentangan terkait masalah idealisme tidak terhindarkan. Idealisme yang dimiliki bawahan misalnya, sering tidak berdaya ketika berhadapan dengan pemilik modal.
“Siapa yang ditakuti di industri media, ya sudah pasti pemilik modal,” ujarnya.
Heri juga melihat mahalnya biaya politik di media mainstream juga menyebabkan orang beralih ke media sosial.
Dia mencontohkan, biaya iklan di media mainstream yang tidak murah, tentu membuat orang berpikir untuk menggunakannya misalnya untuk promosi politik.
“Cost politik yang tinggi seperti membayar iklan di media mainstream yang mahal, membuat orang akhirnya lari ke media sosial,” papar direktur eksekutif lembaga Polcomm Institute itu.
Di sisi lain, Heri berpandangan kehadiran buzzer membuat rusak media sosial. Menurut dia, media sosial seharusnya bisa dipakai untuk edukasi politik ketika media mainstream tidak bisa melakukannya.
Namun, kehadiran buzzer justru membuat persoalan baru. Heri menambahkan, perlu dipikirkan regulasi media sosial tidak disalahgunakan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, peran media di dalam demokrasi tidak bisa dipisahkan. Suara di mana pun, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif dan lainnya tidak akan sampai ke masyarakat tanpa ada media.
“Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers,” tegasnya di kesempatan itu.
Fadli mengatakan, perubahan penggunaan media dari konvensional ke digital turut merubah perilaku sosial dan politik masyarakat.
“Peran media akan mengubah perilaku politik masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat kini sudah bisa memilih banyak media untuk dikonsumsi. Banyak dari masyarakat yang sudah tidak lagi menonton televisi dan beralih ke YouTube.
“Sudah bisa memilih apa yang mau ditonton, bukan (apa saja) yang disajikan,” ujarnya.
