Menurut Fadli lagi, media sosial memang sangat penting dalam kehidupan politik dan keseharian. Di sisi lain, tantangan besar yang ada pada media mainstream adalah harus bisa menyesuaikan. Terutama dalam mendapatkan informasi yang benar, aktual, tepat, independen dan bertanggung jawab. Namun, dia melihat di Indonesia seakan-akan pemerintah membiarkan banyaknya akun palsu di media sosial.
Kemudahan membeli kartu telepon seluler tanpa harus mengisi data yang benar, juga menimbulkan banyaknya akun-akun palsu.
“Ini bisa dijadikan semacam buzzer yang menyulap suara rakyat. Seolah 100, padahal orangnya cuma satu. Pemerintah juga komplain tapi sampai sekarang dibiarkan,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Presiden AS Donald Trump pernah menyatakan perang terhadap media mainstream. Trump memperlihatkan itu dengan tidak mau menghadiri jamuan media di Gedung Putih.
Trump malah terus mengeluarkan sikap dan pernyataannya lewat Twitter pribadinya. “Dia (Trump) seolah mau bilang kantor berita saya ada di Twitter,” katanya di kesempatan itu.
Nah, Fahri menjelaskan, hal semacam ini sebenarnya menjadi warning untuk media mainstream bahwa teknologi dan zaman terus berubah. Ketika kebebasan sudah berada di ujung jari masing-masing, maka mereka bisa posting apa saja dan merasa terwakili.
“Contohnya Presiden AS yang percaya media mainstream tiba-tiba beralih ke media sosial,” ujar Fahri.
(boy/jpnn)
