PALU EKSPRES, JERUSALEM – UNESCO, badan PBB yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, berusaha mengerem kesewenang-wenangan Israel di Kota Jerusalem lewat resolusi.
Selasa (2/5) sebanyak 22 negara anggota PBB sepakat melarang Israel terus-terusan memperluas permukimannya di kota tersebut. Khususnya East Jerusalem (Jerusalem Timur).
”Israel, sebagai kekuatan yang menduduki East Jerusalem, harus berhenti melakukan penggalian, pembangunan terowongan, dan pekerjaan konstruksi lain di kawasan tersebut.”
Demikian bunyi resolusi yang dirumuskan tujuh negara Timur Tengah itu. Yakni, Aljazair, Mesir, Lebanon, Maroko, Oman, Qatar, dan Sudan.
Selasa lalu, bersama 15 negara PBB yang lain, tujuh negara itu sukses mengegolkan resolusi.
Dalam resolusi tersebut, UNESCO juga menyatakan bahwa pembangunan Israel di East Jerusalem tersebut membuat status dan karakter kota tersebut berubah. Padahal, East Jerusalem bukanlah milik Israel.
Kota yang menjadi sengketa Israel dan Palestina itu digadang-gadang Palestina untuk menjadi ibu kota negara. Sayang, sampai saat ini Palestina belum kunjung menjadi negara.
Kemarin (3/5) Palestina menyambut baik resolusi UNESCO tersebut. Apalagi, dalam resolusinya, organisasi PBB yang berkantor pusat di Prancis itu juga menyinggung keserakahan Israel di Jalur Gaza.
”Dunia telah memilih untuk berpihak pada kebenaran ketimbang kesewenangan, pendudukan, dan segala kebijakan sepihak Israel,” papar Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki.
Malki menyebut resolusi UNESCO itu sebagai kemenangan hukum internasional. Sebab, setelah lama mengeluhkan kebijakan pemekaran permukiman Israel di wilayah sengketa, baru kali ini Palestina mendapatkan dukungan internasional lewat resolusi.
”Kami akan membela warisan dan budaya kami. Juga, masa lalu dan masa depan kami,” tandasnya seperti dilansir Al Jazeera.
Selasa lalu, berseberangan dengan 22 negara yang mendukung resolusi UNESCO, 10 negara menentangnya. Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Italia adalah 3 di antara 10 suara yang menolak resolusi pro-Palestina tersebut.
Sedangkan 23 negara memilih abstain dalam pemungutan suara yang tidak dihadiri tiga negara yang lain tersebut. Total 55 negara menyampaikan aspirasi dalam voting.
Berbekal resolusi tersebut, Malki mengaku akan lebih tegas menentang pemekaran wilayah Israel. Baik di East Jerusalem maupun di Jalur Gaza. Namun, Kementerian Israel tidak tinggal diam.
Begitu mendengar hasil voting yang tidak berpihak kepada mereka, Israel langsung protes. Mereka menyebut resolusi itu sebagai rekayasa politik UNESCO.
”Resolusi itu tidak akan memengaruhi kebijakan kami di Jerusalem,” kata Jubir Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon.
Sebaliknya, menurut dia, resolusi itu justru akan membuat status UNESCO di mata dunia berubah.
Dia menganggap resolusi yang diterbitkan UNESCO itu tidak memiliki relevansi dengan fungsi UNESCO sebagai kepanjangan tangan PBB di bidang budaya.
Kemarin Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Swedia untuk Israel Carl Magnus Nesser. Sebab, Swedia menjadi satu-satunya negara anggota Uni Eropa (UE) yang tidak menolak resolusi UNESCO. Tapi, Swedia tidak gentar.
”Swedia mendukung langkah positif Palestina dan Jordania untuk mewujudkan solusi damai di Jerusalem. Itu mendasari pilihan kami dalam voting,” terang jubir Nesser.
(aljazeera/JP/timesofisrael/hep)
