Terkait harga beras premium yang jauh lebih mahal dibandingkan beras medium, menurutnya bisa disiasati. “Volume beras yang diterima bisa diubah. Dari 15 kilogram beras medium menjadi 10 kilogram beras premium. Saya yakin masyarakat tidak akan menolak, sebab mereka akan mendapatkan beras dengan kualitas baik,” lanjutnya.
Sebelumnya, bupati sudah mengeluhkan kualitas rastra kepada Komisi VI DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Purbalingga, baru-baru ini. “Sebelumnya, saya juga sudah mengirimkan surat yang sama ke Presiden. Surat terbaru ini untuk mempertegas saja,” ujarnya.
Bupati juga memprotes Bulog Sub Divre IV Banyumas menyusul ditemukannya rastra yang kualitasnya jelek dan tidak layak konsumsi. Beras dibagikan kepada warga miskin di wilayahnya pada periode bulan Mei. “Saya berharap Bulog dan rekanan serta mitra Bulog bisa memberikan beras yang layak konsumsi. Memang beras yang dibagikan sesuai aturan adalah beras medium. Saya minta ya medium yang sebenarnya. Jangan ada beras oplosan,” katanya.
Diungkapkan berdasarkan laporan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), terdapat beras yang kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan. “Berdasarkan laporan yang kami terima, ada beras yang apek dan warnanya kusam. Warga enggan memasaknya. Mereka lalu melapor kepada pihak desa dan kecamatan,” ujarnya.
Temuan rastra yang jelek ada di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Bupati juga sudah menginstruskikan kepada camat dan kades yang menemukan rastra yang kualitasnya jelek untuk dikembalikan. Bahkan bupati berencana melakukan inspeksi ke gudang beras Bulog untuk mengetahui stok raskin.
(tya/sus/yuz/JPG)
