PALU EKSPRES, PALU – PT Pertamina tidak pernah transfaran mengenai jumlah detail distribusi tabung elpiji subsidi 3Kg yang ke tingkat agen se Kota Palu Dalam beberapa kali pertemuan, pihak Pertamina hanya menyampaikan secara menyeluruh jumlah distribusi sesuai dengan kuota awal.
Demikian pengakuan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Pemkot Palu, Tamin Tombolotutu. Menurut dia, PT Pertamina tidak terbuka soal data itu. “Kita tidak tau berapa jumlah tabung yang mereka diatrubusikan ke agen dalam setiap penyaluran. Yang ada hanya data awal secara keseluruhan,”beber Tamin, Senin 23 April 2018.
Demikian juga soal jumlah detail dari tingkat agen ke pangkalan. Pihaknya kata Tamin tak pernah mendapat informasi pasti soal itu. Namun terlepas dari itu, Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu sebutnya telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan tabung untuk warga miskin tersebut.
Pertama kata dia dengan membentuk satuan tugas pengawasan barang bersubsidi tingkat kelurahan. Ini dilengkapi dengan surat edaran Wali Kota Palu nomor 542/1259/Ekon/2017 tentang larangan mengecer elpiji 3kg ditingkat kios dan warung.
Langkah itu jelas Tamin untuk menindaklanjuti surat edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 3212/12 /DJM.O/2018 tanggal 23 Maret 2018 prihal pengendalian pengguna elpiji 3 kg.
Surat itu berisikan 4 hal antara lain kriteria usaha kecil yang berhak mendapat tabung. Penyimpangan pendistribusian kepada yang tidak berhak antara lain. Serta larangan penggunaan elpiji bagi konsumen dari kelompok restoran. Termasuk pula kata dia pihaknya akan menyebarkan surat pertanyaan agar seluruh kios dan warung tidak lagi menjual belikan elpiji 3 kg.
“Ini akan segera kami edarkan ke seluruh kios pengecer dengan back camat dan lurah serta Satgas K5,”jelasnya.
Dia menambahkan pengecer yang saat ini menjual tanpa izin akan diberi waktu hingga 1 Mei 2018 mendatang untuk menghabiskan barang yang masih tersisah.
Setelah itu bagi pengecer yang masih ingin melanjutkan penjualan alan dialihkan pada tabung non subsidi 5,5 kg. “Bila masih ada yang menjual barang subsidi itu, maka akan ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang ada. Karena pengecer juga tekanannya pernyataan untuk tidak lagi jualan elpiji 3kg,”jelasnya.
Di tingkat pangkalan, sebagaimana edaran wali kota, nantinya hanya akan melayani pembeli yang berdomisili disekitar pangkalan dengan membawa KTP. “Pangkalan dilarang menjualnya kepada konsumen yang tidak beralamat di sekitar pangkalan,” jelasnya.
Selain itu, setiap pangkalan juga akan mengumumkan nama -nama konsumen penduduk miskin yang tercatat dalam data miskin TNP2K.
“Namun untuk sementara setiap pangkalan hanya akan melayani sesuai alamat KTP. Belum memverifikasi apakah konsumen itu masuk sebagai warga miskin atau tidak,”demikian Tamin.
(mdi/Palu Ekspres)
