PALU EKSPRES, JAKARTA – Kemunculan nama Joko Widodo (Jokowi)
dikancah politik nasional bisa dibilang cukup mengejutkan.
Bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2014 lalu, banyak yang heran
dengan penunjukkan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Namun, siapa sangka penunjukkan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta lalu
melalui drama panjang. Momen krusial ini diungkapkan oleh Wakil
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, saat
berbincang dengan awak media di media center Prabowo-Sandi,
Jakarta, Senin (21/1/2019).
Menurut Hashim, nama Jokowi semula tidak ada daftar nama yang
bakal diusung oleh PDI Perjuangan di Pilkada DKI Jakarta lalu.
Alasannya, ayah dari Kaesangan Pangarep itu dinilai tidak punya
uang oleh Megawati Soekarnoputri dan sejumlah petinggi PDIP
lainnya.
“Waktu itu agak alot, beberapa kali pak Prabowo ketemu ibu Mega,
pernah di Lenteng agung, beberapa kali dan dihadiri beberapa kali
petinggi PDIP. Awalnya mereka tidak mau terima. Mereka bilang pak
Jokowi tidak punya uang,” katanya.
Semula, Adik kandung Prabowo Subianto itu bercerita, PDIP dan
Megawati mengusulkan petahana yakni Fauzi Bowo untuk melaju di
Pilkada DKI Jakarta lalu. Namun kala itu, Prabowo mendesak sang
ketua umum PDIP itu memberikan tiket kepada Jokowi.
“Pak Prabowo yang usulkan Jokowi ke Mega. Pada awalnya Bu Mega
nggak mau ke Jokowi tapi Prabowo desak dan akhirnya Bu Mega
setuju,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hashim mengungkapkan bahwa Prabowo sempat alot untuk
meyakinkan untuk memilih Jokowi kepada Megawati. Namun saat itu
Prabowo berkomitmen untuk memperjuangkan kepala daerah baru.
“Pak Prabowo melihat pak Jokowi sosok seorang kepala daerah yang
jujur, yang baik, dan itulah yang perlu untuk memikirkan Jakarta.
Dan pak Prabowo merasa Jakarta perlu seorang pemimpin yang baru,”
tuturnya.
Atas dasar itu semua, Hashim menyesalkan pernyataan Jokowi yang
menyebut tidak pernah mengeluarkan uang di Pilkada DKI Jakarta
lalu. Padahalnya, dia dan Prabowo merupakan donatur terbesar untuk
pemenangan Jokowi.
“Saya heran waktu di debat (Jokowi) kok bilang nggak pakai uang.
Maaf ya ini tidak logis. Di Indonesia untuk setiap pencalonan
harus ada uang, untuk bayar saksi itu berapa, minimal 100 atau 300
ribu,” pungkasnya.
(igm/jpc)
