PALU EKSPRES, JAKARTA – Meski sudah berlangsung tiga tahun, program dana desa belum berjalan sempurna. Dari aspek penyaluran saja, pada 2018 masih ada 261 desa yang gagal mengakses program andalan pemerintahan Jokowi-JK tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, akibat gagalnya 261 desa mengakses dana desa, ada anggaran Rp 140 miliar yang belum tersalurkan. Imbasnya, secara keseluruhan, penyaluran belum mencapai 100 persen atau sekitar 99,77 persen. Meski tidak signifikan, dia berharap ke depan bisa disempurnakan.
Ani -sapaan Sri Mulyani- menjelaskan, dana untuk 261 desa belum tersalurkan karena ada kendala pada persyaratan. “Itu karena ada kriteria. Kan kami transfer bukan sekadar transfer,” ujarnya saat memberikan pengarahan pada Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Ancol, Jakarta, kemarin (20/2/2019).
Jika mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pada tiap-tiap tahap. Ani berharap tahun ini penyaluran bisa lebih baik. Pasalnya, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa. Bisa untuk pembangunan jalan desa, posyandu, jembatan, BUMDes, dan sebagainya. Berbagai sarana itu dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian desa. “Sehingga jumlah kemiskinan di desa dan pemerataan makin baik. Kita juga melihat dari sisi Rasio Gini juga semakin menurun,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah desa berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa. Apalagi, tahun ini dana desa yang diberikan pemerintah mencapai Rp 70 triliun. Meningkat dari tahun sebelumnya yang Rp 60 triliun. “Fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa,” ujarnya.
(far/c9/oni/jpc)
