PALU EKSPRES, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan, aparatur sipil negara (ASN/PNS) untuk tidak mencela Presiden Joko Widodo. Tjahjo meminta ASN pada lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah untuk dapat sejalan dengan pemerintah pusat.
“Seorang ASN sangat tidak etis jika mencela pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Jelas arahan Presiden Jokowi ingin menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, taat kepada hukum membangun reformasi birokrasi,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (3/3/2019).
Tjahjo meminta ASN untuk menyampaikan keberhasilan program pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami keberhasilan pemerintah.
“Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla, gubernur dan bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan,” tegas Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo mengimbau seluruh aparatur pusat sampai daerah untuk membantu sosialisasi Pileg dan Pilpres 2019 agar tercapainya tingkat partisipasi politik masyarakat.
“Target penyelenggara pemilu adalah 78 persen mudah-mudahan bisa lebih. Kunci dari pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, tetapi seluruh aparatur pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat untuk ikut membantu,” ucap Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo tidak bosan-bosannya nenyampaikan untuk mencermati dan lawan racun demokrasi. Hal ini demi lancarnya Pemilu 2019.
“Jangan lupa juga cermati dan lawan racun demokrasi, yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, politisasi SARA, fitnah dan Hoax. Saat ini sangat mengkhawatirkan berbagai racun demokrasi di media sosial yang tentunya sangat mudah diakses oleh masyarat,” pungkas Tjahjo.
(rid/jpc)
