PALU EKSPRES, JAKARTA– Pasangan calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah menyetujui daftar gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (25/5/2019) malam. Berdasarkan gugusan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukumnya, tim Prabowo-Sandi meminta agar MK dapat mengabulkan 7 tanggapannya.
BPN Prabowo-Sandi meminta MK dapat mengabulkan permohonan pemohon semuanya. Selain itu, mereka mengharapkan MK menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987 / PL.01.08-KPT / 06 / KPU / V / 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
Selanjutnya, menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti sah dan terbukti berhasil mengatasi kecurangan pemilu terstruktur, sistematis dan masif. Muaranya, mereka berharap MK memutuskan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.
Mereka juga mengharapkan MK dapat menyetujui pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Setelah itu, MK harus meminta kepada KPU sebagai termohon untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2014.
Namun jika penetapan tersebut ditolak, BPN Prabowo-Sandi meminta MK untuk meminta KPU. Agar, melaksanakan pemungutan suara ulang jujur ??dan adil di seluruh wilayah Indonesia, dibahas diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.
Terkait, dalam berkas yang disetujui gugatan tersebut, mereka juga membeberkan bentuk yang disetujui pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. Ada lima jenis yang dibatalkan dan kecurangan yang paling disoroti oleh pihak penantang petahana tersebut.
Diambil, dikeluarkan Anggaran Belanja Negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara; polisi dan intelijen, memenangkan birkorasi dan BUMN, kebebasan media dan pers. Terakhir adalah pembahasan dan persetujuan penegakan hukum sampai dengan DPT dan sistem situng KPU.
Dalam gugatan meminta gugatan itu, BPN Prabowo-Sandi juga mengajukan permohonan verifikasi yang dapat menjadi pertimbangan majelis hakim. Berdasarkan hitungan JawaPos.com, kubu paslon 02 masih memberikan bukti berupa saduran tautan berita yang sudah disetujui 34 berita dari media nasional. Padahal, tautan berita tersebut pernah mendapat penolakan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran tidak membuktikan kuat.
Dikonfirmasi, Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Sahroni mengatakan, seluruh bukti tautan berita yang dilampirkan ke MK hanya sebagai bukti rujukan yang membenarkan adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Alih-alih kecurangan seperti tautan berita pun mereka pegang dan laporkan.
“Jadi sebenernya bukan tautan berita. Itu kan menjadi bukti rujukan yang membuktikan kebenaran relevansi serta keterkaitan. Yang penting bukti formal yang kita bawa, disetujui, disetujui, disandingkan atau dirujuk ke tautan yang lain, ”kata Sahroni Kompilasi Mendapatkan JawaPos.com, Minggu (26/5/2019).
(jpc)
