Oleh Hasanuddin Atjo
Jumat Pagi, tanggal 12 Februari tahun 2021, bertepatan perayaan Hari Raya Imlek, bada subuh, saya bergegas, karena segera menuju Bandara Internasional Hasanuddin Makassar, dengan waktu tempuh sekitar 120 menit dari perbatasan Barru – Parepare. Dan dilanjutkan perjalanan ke Palu dengan flight siang.
Dalam perjalanan, saya membuka android dan tertarik dengan berita yang dimuat Antara Sulteng, Rabu 10 Februari 2021 dan dilansir oleh media nasional Republika, bahwa program budidaya bawang putih di Kabupaten Poso telah dihentikan.
Lembah Napu sebuah kawasan yang terletak di perbatasan Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Agro klimatnya sangat cocok bagi pengembangan komoditas Agro bernilai ekonomi tinggi seperti bawang, kopi, durian, porang, casava (ubi kayu ), kedelai, dan berbagai komoditi hortikultura.
Bahkan wilayah ini pada beberapa tahun silam pernah menjadi area pengembangan perkebunan teh. Hanya saja tidak berlanjut antara lain disebabkan oleh infrastruktur pendukung serta ketersediaan tenaga kerja di saat itu. Kini akses ke lembah Napu lebih baik dan dari Palu dapat melalui Kabupaten Sigi atau Poso.
Antara Sulteng, dalam beritanya bahwa dalam dua tahun terakhir, 2019 dan 2020 , Pemkab Poso dibantu oleh Kementerian Pertanian RI, telah melakukan percontohan budidaya bawang putih di dataran Lembah Napu, Kecamatan Lore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Namun, di tahun 2021 percontohan itu telah dihentikan. Ada sejumlah alasan yang dikemukan oleh Kadis Pertanian setempat, Suratno yaitu, lebih disebabkan oleh akses pasar yang sulit dan sebagian bibit yang ditanam kurang berhasil tumbuh dengan baik. Dengan kata lain usaha ini belum menguntungkan.
Dari uraian ini bisa ditarik sejumlah pembelajaran: Pertama, bahwa kesuksesan itu merupakan sebuah akumulasi dari kegagalan yang berulang. Dan, seyogianya program budidaya bawang putih ini tetap dilanjutkan, dengan sejumlah perbaikan, antara lain transformasi inovasi teknologi dan akses pasar.
Kedua, Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu kekurangan kita lemah dalam melakukan desain pengembangan komoditi berbasis masyarakat. Tingkat kesulitan yang dihadapi lebih tinggi dibandingkan yang berbasis pengusaha. Karena itu dibutuhkan kemampuan desain pengembangan, pendekatan hulu dan hilir.
Ketiga, OPD, Organisasi Perangkat Daerah, Litbang selama ini kurang difungsikan dengan baik. Bahkan terkesan jadi OPD penampungan. Pedahal peran Litbang ini sangat strategis. Seyogianya usulan dari OPD teknis terkait pengembangan sebelum diteruskan ke Bappeda telah dibahas bersama litbang oleh tim ahli yang kepakarannya tidak lagi diragukan.
Keempat, saya bersama gubernur terpilih Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura pada satu kesempatan sempat berdiskusi dan membahas strategi, skenario pengembangan komoditas pangan di Sulawesi Tengah. Rusdy Mastura menilai bahwa perbaikan fiskal daerah ini dan peningkatan kesejahteraan masyarkatnya, sektor pangan salah satu lokomotifnya.
Dalam diskusi itu kami sependapat bahwa pengembangan komoditas pangan dibagi menjadi komoditas prioritas dan komoditas potensial. Komoditas prioritas yang akan dikembangkan dalam kurun lima tahun ke depan antara lain udang, porang, durian, sapi dan rotan. Sedangkan komoditas potensial di saat diskusi belum ditentukan.
Desain pengembangan komoditas berorientasi industrialisasi ( hulu dan hilir), berbasis kawasan serta integrasi masyarakat-pengusaha. Dengan skenario seperti ini, maka mulai penyediaan benih unggul, transformasi inovasi teknologi dan pemasaran resikonya bisa ditekan.
Karena sudah tiba di bandara dan segera melaksanakan test rapid antigen, maka penulisan artikel ini akan disudahi. Dan dilanjutkan dengan artikel berikut dengan topik ‘ Lima Komoditas Pangan Prioritas Rusdy Mastura’.
Sejumlah orang berharap ditangan Rusdy Mastura , dan para bupati serta walikota Palu, potensi sektor pangan dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu lokomotif ekonomi daerah ini. SEMOGA
