PALU, PE – Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang berada dalam zona merah, masih menjadi perhatian Dewan Kota Palu.
Anggota DPRD Kota Palu, Hamsir menilai terancam gagalnya KEK Palu akibat ulah pemerintah kota sendiri, dalam hal ini pemerintahan yang sekarang ini menjabat, Hidayat-Sigit.
Menurut politisi Hanura itu, sangat mustahil dan hanyalah sebuah keajaiban bila KEK Palu bisa terselamatkan dalam kurun waktu yang tersisa hanya dua bulan lagi.
Sementara, di sisi lain, penilaian Dewan KEK Nasional terhadap KEK Palu terkait status zona kritis seolah mensinyalkan bahwa pemerintah kota Palu yang memerintah saat ini terkesan apatis dan lamban menindaklanjuti salah satu program strategis nasional tersebut.
“Ini ibarat keajaiban saja yang bisa. Pemerintah kita tidak tanggap. Lamban menindaklanjuti,” tandasnya, baru-baru ini.
Bukti bahwa pemerintah terkesan tidak tanggap terhadap KEK Palu kata Hamsir dilihat dari progres persiapan infrastruktur dasar KEK Palu yang sangat lamban dan stagnan.
Itu didukung dengan belum terlaksananya program pembebasan 1.500 hektar lahan yang ditargetkan menjadi lahan KEK.
‘’Buktinya sampai saat ini lahan itu belum terbebaskan. Kalau pemerintah serius harusnya ini sudah dilakukan. Tetapi, yang jadi kendala kita justru adalah pembebasan lahan itu,” terangnya.
Memang ada sebagian lahan yang sudah dibebaskan diluar lahan induk 1.500 hektar itu. Lahan yang dibebaskan itu adalah lahan penopang sekitar kawasan induk itu.
Sikap tidak tanggap pemkot kata Hamsir seolah diisyaratkan sendiri oleh pemkot saat audiensi bersama dewan terkait kebijakan lebih lanjut pengelolaan KEK Palu.
“Kita sudah pernah audiensi dengan walikota berhadapan langsung. Kata Pemkot bahwa ini sudah diserahkan ke provinsi. Harusnya, agar lebih efektif, kotalah yang proaktif. Karena PPnya (PP Nomor 31 Tahun 2014 Tentang KEK Palu,red) turun bukan untuk provinsi tapi Kota Palu,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Hamsir menyayangkan sangat bila Palu kehilangan status itu. Bukan suatu hal yang mudah untuk mendapatkan status itu. Di Indonesia hanya sembilan daerah yang mendapatkan status ini.
Pemerintahan saat ini kata dia seolah menganggap program KEK Palu adalah program pemerintahan sebelumnya.
“Perjuangan untuk mendapatkan PP (pengakuan dalam landasan hukum,red) itulah yang sulit. Masak kita tidak menghargai samasekali perjuangan para pencetus lahirnya KEK ini,” kritiknya.
Padahal dukungan pemerintah pusat untuk program ini sangat luar biasa. Daerah hanya diminta siapkan infrastruktur untuk itu. Salah satunya adalah lahan yang sudah dibebaskan.
Bila KEK Palu gagal, ini justru menjadi kemunduran bagi Kota Palu dalam upaya pengembangan ekonomi.
‘’Kalau KEK Palu ini punya daya tawar tinggi untuk investor karena jaminannya adalah UU, PP tersebut. Investor mau berinvestasi bukan karena permintaan masyarakat, tetapi karena ada jaminan UUnya itu,” tandasnya.
Seperti diketahui, status KEK Palu dinyatakan berada dalam zona kritis oleh Dewan KEK Nasional. Salah satu penyebab status zona kritis, karena ketidaksiapan pemkot Palu dalam hal ketersediaan infrastruktur dasar pengembangan kawasan itu.
Hasil evaluasi Dewan KEK Nasional, progres persiapan infrastruktur dasar yang diberikan kepada pemkot Palu selama tiga tahun hanya sebesar 30 persen. Tak menunjukkan kemajuan signifikan. Sementara, batas akhir masa persiapan dan pematangan infrastruktur dasar itu hanya berlaku hingga Mei mendatang.
(mrs/Palu Ekspres)
