PALU, PE – Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Abdullah Hehamahua, mendukung KPK, untuk terus melanjutkan kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP), yang saat ini sedang hangat diperbincangkan.
Abdullah menerangkan, program E-KTP sejak dulu memang bermasalah. KPK, kata Abdullah, dulu telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk tidak melanjutkan program tersebut.
“Dulu, KPK sudah merekomendasikan ke Mendagri, supaya jangan dulu buat E-KTP, karena database kependudukan kita masih bermasalah. Jadi, KPK menyarankan, supaya selesaikan dulu persoalan database itu, baru buat E-KTP,” jelas Abdullah, usai memberikan ceramah ilmiah politik, di IAIN Palu, Jumat 10 Maret 2017.
Abdullah juga mengingatkan, sebagai pelaksana UU, KPK tidak perlu ragu, untuk melanjutkan proses terhadap kasus E-KTP tersebut.
“KPK tugasnya adalah melaksanakan UU. Jadi, kalau UU mengatakan, penyidik telah menemukan ada dua alat bukti, dalam proses penyelidikan, maka ditingkatkan menjadi penyidikan dan tetapkan tersangka. Dan siapa saja bisa ditangkap oleh KPK, kita dulu tangkap Besan SBY saja, tidak ada persoalan,” tegas Abdullah.
Abdullah juga menegaskan, jika memang nantinya pihak DPR, mulai menggerogoti kewenangan KPK, maka KPK tidak perlu takut, untuk selalu berpihak kepada rakyat, dan membiarkan rakyat yang menentukan, misalnya dengan tidak memilih kembali, partai-partai politik, yang mengganggu eksistensi KPK.
“Kalau nanti, DPR akan menggerogoti kewenangan KPK, misalnya dengan merevisi UU, (itu karena) dari dulu memang, DPR itu melihat KPK sebagai musuh. Tapi, DPR itu kan wakil rakyat, yang memilih itu rakyat. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman KPK, bahwa harus selalu bersama rakyat,” tegasnya lagi.
(mg01/Palu Ekspres)
