Apa Kata Wapres KH Ma’ruf Amin Soal Merawat Persatuan Indonesia di Universitas Kyoto? Untuk ketiga kali Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin mengunjungi negeri Sakura Jepang. Kali ini salah satu agenda kunjungannya adalah memberikan kuliah umum di Universitas Kyoto, Rabu (8/3/2023).
Wapres KH Ma’ruf Amin mengangkat tema “Pengalaman Indonesia dalam Memperkuat Dialog Lintas Agama dan Islam Moderat sebagai Kontribusi untuk Menciptakan Perdamaian Dunia”.
Hadir pada kuliah umum tersebut, Gubernur Prefektur Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, Rektor Universitas Kyoto, Prof. Nagahiro Minato dan Civitas Akademika Universitas Kyoto dan Centre for East Asian Study Universitas Kyoto, serta Duta Besar RI untuk Jepang dan Konsul Jenderal RI di Osaka.
Lalu Apa Kata Wapres KH Ma’ruf Amin Soal Merawat Persatuan Indonesia? Wapres memaparkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, baik dari segi agama maupun suku. Dengan 17 ribu pulau yang berisi 269 juta penduduk, dan 714 suku, serta 1100 bahasa lokal (daerah).
Sedangkan agama yang mendapatkan pengakuan resmi berjumlah enam agama, yakni: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Wapres mengatakan, untuk menyikapi pluralitas ini, para Bapak pendiri bangsa (founding fathers) telah merumuskan sebuah motto “Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu).
Namun satu hal kata dia, karakter masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan tenggang rasa menjadi kunci dari kuatnya sikap toleransi dan persatuan ini.
“Secara umum, perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tidak sampai menimbulkan pertikaian dan konflik yang keras. Jika terjadi benturan atau pertikaian, baik terkait dengan orientasi keagamaan, kepentingan politik atau ekonomi, masyarakat biasanya menggunakan kearifan lokal untuk meredam konflik,”papar Wapres.
Pemerintah Indonesia juga kata wapres, memegang prinsip kebebasan beragama dalam dasar ideologi Pancasila dan sistem negara Indonesia yang demokratis.
“Dalam mewujudkan kebebasan beragama kami tetap menjaga prinsip toleransi yang sejatinya telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Kami memperkuat manajemen moderasi beragama untuk merawat kemajemukan dalam masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Dalam merawat kedamaian dan kerukunan, Indonesia kata Wapres, menggunakan empat bingkai pendekatan, yakni:
Bingkai teologis, yakni mensosialisasikan teologi kerukunan dan kedamaian pada masing-masing agama yang ada di Indonesia.
Bingkai politik, yakni penguatan loyalitas kesepakatan nasional (al-mîtsâq al-wathanî), terutama Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bingkai sosiologis, yakni revitalisasi kearifan lokal yang mendukung kehidupan yang damai dan rukun. Setiap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik di masyarakat.
Bingkai yuridis, yakni penguatan regulasi tentang kehidupan bangsa secara rukun dan damai serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
Dalam konteks teologi kerukunan tersebut, Indonesia mendorong ikatan persaudaraan untuk memperkuat Indonesia yang plural. Persaudaraan ini meliputi empat bentuk, yakni; persaudaraan dalam agama Islam (ukhuwwah Islâmiyyah), persaudaraan keagamaan (ukhuwwah diniyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), dan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insâniyyah).
Untuk merawat kondisi tersebut, pemerintah dan organisasi-organisasi keagamaan Indonesia mempromosikan Dialog Lintas Agama (Interfaith Dialogue). Dalam kaitan ini, dialog menjadi kata kunci dan dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan dan juga mengantisipasi masalah di masa mendatang, baik dalam ranah multilateral, regional maupun bilateral, demi menggemakan suara kaum moderat (empowering the moderates).
“Kami juga membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan perselisihan internal dan lintas umat beragama.“
Indonesia Dalam Konteks Hubungan Internasional
Menurut Wapres KH Ma’ruf Amin, banyak pihak yang mengharapkan agar masyarakat dan pemerintah Indonesia berbagi pengalaman dengan negara-negara lain, baik dalam hal menampilkan corak keberagamaan (Keislaman) yang moderat (wasathiyyah) maupun dalam hal kehidupan keagamaan yang sangat damai dan harmoni.
Dalam konteks hubungan internasional, kata dia, Indonesia telah menetapkan prioritas Politik Luar Negeri Indonesia yang dikenal dengan Prioritas 4+1, di mana salah satunya adalah Prioritas III, yaitu Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan.
“Fokus utama dalam diplomasi yang dilakukan adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kerja sama untuk menyebarkan identitas bangsa berupa toleransi, kemajemukan, dan demokrasi, serta kerja sama menangkal radikalisme dan terorisme.
Langkah diplomasi perdamaian telah menjadi nafas dan jiwa bangsa yang diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945 untuk ikut serta dalam perdamaian dunia.”
Indonesia mendorong penyelesaian konflik di beberapa negara, termasuk Indonesia aktif mengirimkan misi penjaga perdamaian dan misi kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia mendukung pentingnya penyelesaian diplomatik dengan pendekatan “win-win solution” dari setiap konflik antar negara.
Di antara program unggulan diplomasi pemerintah Indonesia adalah Dialog Lintas Agama (Interfaith Dialogue). Dalam pelaksanaannya, kegiatan Dialog Lintas Agama bersifat inklusif dengan Pemerintah sebagai fasilitator dan melibatkan non-state actors dari berbagai latar belakang, antara lain pemimpin agama, akademisi, perempuan dan pemuda.
Duduk bersama Pemuka Agama di Dunia
“Saya ingin menyampaikan harapan dan ajakan kepada kita semua:
Pertama, saya ingin menyerukan bahwa sudah saatnya bagi para pemuka agama di dunia untuk selalu duduk bersama melakukan pencarian solusi damai, paling tidak mengurangi konflik yang bersumber pada konflik pemeluk agama.
Dialog lintas pemeluk agama merupakan panggilan penting kemanusiaan dan sebagai upaya menjawab cita-cita dasar manusia yang menginginkan perdamaian untuk sesama, tanpa mengkaitkan dengan keyakinan dan agamanya yang berbeda.
Kedua, kita harus memperkuat komitmen dan langkah bersama dalam menyelesaikan tantangan dan krisis global yang bersifat multidimensi. Kita juga perlu mendorong paradigma baru, yakni paradigma kolaborasi yang mempromosikan prinsip perdamaian, solidaritas dan kemitraan global.
Ketiga, kita harus memperkuat upaya moderasi dan toleransi beragama demi perdamaian bangsa dan dunia. Solusi manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, dan menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa dan tatanan dunia yang damai.
Keempat, Perguruan tinggi merupakan tempat yang tepat dalam menyebarkan pemahaman dan kesadaran perlunya dialog lintas agama untuk dapat disebarkan kepada masyarakat secara umum di dunia internasional, karena lingkungan perguruan tinggi telah memiliki budaya dialog dalam kehidupan kesehariannya.
Kelima, untuk menguatkan pemahaman budaya dan pemahaman lintas agama, saya mengajak dibentuknya satu platform kerja sama antara Jepang dan Indonesia terkait dengan penguatan pemahaman lintas agama, antara lain, berupa pertukaran pelajar atau mahasiswa antara Indonesia dan Jepang. Kami mengharapkan adanya kunjungan dari para pelajar/mahasiswa Indonesia ke Jepang untuk melihat perkembangan kemajuan Jepang dan budaya toleransi beragama di Jepang yang sangat bagus. Pelajar/mahasiswa Jepang juga datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung budaya toleransi kehidupan beragama di Indonesia.
Demikian, kata Wapres KH Ma’ruf Amin Soal Merawat Persatuan Indonesia di Universitas Kyoto. (aaa/PaluEkspres)
