PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik dalam pengelolaan hutan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. H. Nahardi, MM., IPU pada saat membukan workshop identifikasi areal pemberdayaan pada RPHJP, Perhutanan Sosial, Tora dalam upaya resolusi konflik di KPH Dampelas Tinombo, Senin (1/4) di salah satu hotel di Palu.
“Seperti kita ketahui bersama begitu banyak konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan khususnya di Sulawesi Tengah dan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik dalam pengelolaan hutan dengan program perhutanan sosial dan Tora,” ungkapnya.
Ia menambahkan dengan begitu banyak kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah, program perhutanan sosial dan tora tidak menjadi jaminan bahwa konflik pengelolaan hutan dapat terselesaikan.
”Dengan begitu banyak kepentingan dalam pengelolaan hutan maka konflik akan semakin menjadi komplek,” ujarnya.
Kadis Kehutanan menyambut baik rencana Forest Invesment Programme II yang mendukung KPH Dampelas Tinombo bersama tim ahli menyusun strategi atau model mediasi konflik yang tentunya masukan berbagai pihak dapat memperkaya dalam proses penyusunannya kedepan. Hal itu mengingat di Sulteng konflik utama yang terjadi berkaitan dengan konflik tenurial.
Ia meminta agar strategi atau model mediasi konflik yang akan disusun nantinya, diharapkan dapat memberikan arahan kepada KPH Dampelas Tinombo untuk menyelesaikan konflik dalam pengelolaan hutan di wilayahnya.
(humas)
