PALU EKSPRES, PALU – Walikota Palu Hidayat meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Palu mensinergikan program anggaran dan kegiatan untuk mendukung program pencanangan Kampung keluarga berencana (KB).
Ini dia tegaskan dalam kegiatan pencanagan kampung KB Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Senin 8 Mei 2017.
“Jadi saya minta seluruh OPD juga mengarahkan serta penyesuaian program anggaran dan kegiatannya pada kampung KB,”kata Hidayat dalam sambutannya.
Karena saat ini sebut Hidayat, seluruh OPD tengah menyusun dan mengajukan rencana kerja anggaran (RKA) untuk tahun 2018 mendatang. Dengan begitu katanya, pencanangan Kampung KB dapat berjalan terpadu dan hasilnya maskimal sesuai harapan.
“Salahsatu contohnya dinas pertanian. Melalui OPD itu kami akan mendorong pengembangan budidaya sayuran dengan pola hydroponik. Sekiranya itu bisa dilakukan diseluruh rumah-rumah penduduk di Besusu Barat,”kata Hidayat.
Khusus Kelurahan Besusu Barat tepatnya di RW 9, pihaknya sebut Hidayat akan mendorongnya sebagai kawasan andalan. Artinya, dukungan infrastruktur di lokasi itu semuanya harus rampung.
“Kita arahakan kesini (RW9 Besusu Barat), agar pembangunan infrstrukturnya tidak sepotong-sepotong. Sehingga nantinya menjadi andalan Kota Palu ketika bicara infrastruktur,”jelasnya.
Pemkot menurutnya mengarahkan pembangunan sesuai visi-misinya. Yakni Palu kota jasa berbudaya dan beradat dilandasi iman dan taqwa. Di antaranya pencanangan program tambahan pelajaran agama ditingkat sekolah dasar. Larangan pungutan siswa baru serta program-program terkait lingkungan.
“Semua itu bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia masyarakat Palu. Kami mendorong Kota Palu sebagai kota jasa karena tidak memiliki potensi sumber daya alam. Karena itu semua program yang kami dorong adalah program untuk mendukung kota jasa itu,”demikian Hidayat.
Kepala Bidang Adpim Data dan Informasi, M Rosni mewakili Kepala BKKBN Sulteng, dalam sambutannya menyebut, kurun waktu lima tahun yakni 2015 ke 2019 seluruh kampung KB akan dicanagkan terbentuk di wilayah kelurahan atau desa se Indonesia.
2016 silam, kampung KB menurutnya telah dicanangkan 1 setiap kabupaten. Dan sesuai roadmap, tahun 2017 ini terbentuk disetiap kecamatan.
“Selanjutnya tahun 2018,targetnya dibentuk di seluruh desa dan kelurahan. Hingga 2019 seluruhnya terbentuk,”jelas M Rosni.
Survei demografi kesehatan Indonesia secara nasional program KB sebut M Rosni belum menggembirakan. Laju pertumbuhan penduduk nasional masih cukup tinggi yakni 1,49 persen. Atau sekitar 3 sampai 4juta kelahiran setiap tahun.
“Jumlah itu sama dengan penduduk Singapura. Artinya kelahiran setiap tahun di Indonesia jumlahnya mencapai penduduk singapura,”katanya.
Untuk Sulteng sendiri jelas Rosni, laju pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dari nasional yakni 1,94persen. Rata-rata kelahiran nasional, pada setiap wanita usia subur umur 15-49tahun, jumlah rata-rata anak yang dilahirkan adalah 2,6. Sedangkan untuk Sulteng sebesar 3,2.
“Kalau kita membacanya tiga sampai dengan empat anak lahir dari setiap ibu dalam setahun. Kondisi demikian masih terjadi juga di Kelurahan Besusu Barat,”terangnya.
Permasalahan kependudukan utamanya terkait kualitas dan kuantitas harus ditangani bersama berbagai pihak. Menggarap program KB secara serius agar tidak terjadi ledakan penduduk di masa mendatang.
“Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas adalah modal pembangunan. Sebaliknya, penduduk banyak dengan kualitas dibawah rata-rata akan menjadi hambatan pembangunan,”sebut Rosni.
Karena itu kampung KB adalah salahsatu inovasi startegis dalam upaya merealisasikan program KB secara utuh dan terintegrasi. Program ini dikelolah dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat ditingkat desa dan kelurahan dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas.
“Karena itu perlu bersama bergotong royong menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Kampung KB menurtunya miniataur program KB secara terpadu ditingkat lini lapangan. Konsepnya memadukan program KB dan program lainnya seperti, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian dan sosial.
“Ini didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB. Pemerintah hanya menstimulasi dan pendampingan. Selanjutnya tanggungjawab masyarakat dan partisipasi instansi juga sangat penting untuk mempariurnakan pelayanan,”jelasnya
Kampung KB juga berupaya memberikan kemudahan untuk perileh pelayanan total program KB.
“Intinya memberikan akses pelayanan masyarakat dalam hal informasi kependudukan. Layanan KB, pembinaan serta fasilitas kelompok UPPKS lainnya.”jelasnya lagi.
Pihaknya berharap,terbentuknya Kampung KB di Kota Palu dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Karena itu kita jangan segan sosialisasikan dua anak cukup.
Pada kesempatan itu Rosni menegaskan arti sesungguhnya dari slogan pemerintah dua anak cukup. Slogan itu bukan berarti membatasi pada dua anak. Tapi lebih daripada pengaturan anak.
“Artinya keluarga nantinya mampu untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran,”urainya.
Sebab hal itu juga selaras dengan tuntunan agama islam yang menyatakan bahwa susuilah anak hingga usia 2 tahun. “Dan yang terpenting diharap juga pelaksanaan kampung KB mempercepat kontribusi terhadap peningkatan SDM sesuai nawacita Presiden RI,” kata Rosni.
(mdi/Palu Ekspres)
