Perang Wulanderi dan Gugurnya Raja Marunduh: Ketika Kedaulatan Mori Berakhir

Sejarah Sulawesi Tengah kerap dibaca dari pusat-pusat kekuasaan yang kini lebih dikenal. Namun, di kawasan timur provinsi ini, terdapat sejarah politik yang tak kalah penting: Kerajaan Mori.

Buku Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah karya Edward L. Poelinggomang mengajak pembaca masuk ke sejarah kerajaan yang berkembang sejak sekitar abad ke-16 dan wilayah historisnya kini terutama berada di kawasan Morowali Utara. Buku ini tidak berhenti pada urutan raja, silsilah, adat, atau cerita mengenai masyarakat Mori. Poelinggomang mencoba melihat Mori sebagai sebuah entitas politik—dengan pemerintahan, struktur sosial, kekuasaan, dan terutama konsepsi mengenai kedaulatan.

Di titik inilah buku tersebut menjadi menarik. Sejarah Mori tidak ditempatkan sebagai catatan pinggiran dalam sejarah Sulawesi. Ia justru dibaca dalam konteks yang lebih besar: penetrasi kolonial Belanda dan usaha sebuah kerajaan mempertahankan kemerdekaannya.

Wulanderi, sebuah nama yang menyimpan akhir sejarah

Salah satu bagian paling kuat dalam buku ini adalah pembahasan mengenai Perang Mori II, yang dalam ingatan masyarakat Mori dikenal sebagai Perang Wulanderi.

Poelinggomang sengaja membedakan kedua istilah tersebut. Perang Mori II memberikan kerangka sejarah yang lebih luas, sedangkan Wulanderi membawa pembaca kepada tempat sekaligus memori kolektif masyarakat Mori. Keduanya tidak bertentangan. Wulanderi adalah puncak dari Perang Mori II.

Yang menarik, Poelinggomang tidak memulai cerita pada 1907.

Ia menariknya jauh ke belakang.

Pada 1856, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah melakukan ekspedisi militer ke wilayah Mori. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Perang Mori I itu memang membuat Belanda berhasil menguasai Benteng Ensaondau. Tetapi ekspedisi tersebut belum mampu menundukkan pusat kekuasaan Raja Mori. Mori masih bertahan sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat.

Karena itu, Perang Wulanderi tidak bisa dipahami sebagai sebuah pertempuran yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan ujung dari proses panjang penetrasi kekuasaan kolonial terhadap Mori.

Raja Marunduh dan pertaruhan terakhir

Di tengah kisah itu berdiri sosok Raja Marunduh Datu ri Tana, Raja Mori XI yang memerintah pada 1870–1907.

Poelinggomang tidak semata-mata menghadirkan Marunduh sebagai seorang raja yang gugur dalam peperangan. Ia menempatkannya sebagai penguasa terakhir dari sebuah Kerajaan Mori yang masih memiliki kemerdekaan dan kedaulatan politik.

Di sinilah makna Perang Wulanderi menjadi jauh lebih besar daripada sekadar kisah pertempuran antara pasukan Mori dan tentara kolonial.

Yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah benteng.

Yang dipertaruhkan adalah kedaulatan.

Perang Mori II bermula dari bentrokan di Matandau pada 19 Juli 1907 dan berlanjut dengan serangan di Ranoitole pada 21 Juli. Dalam dua peristiwa tersebut, pasukan Mori menyerang patroli Belanda. Poelinggomang mencatat korban di pihak Belanda sebanyak 34 personel militer dan 10 strapan. Belanda kemudian melancarkan serangan balasan dalam skala besar.

Puncaknya terjadi di Benteng Wulanderi pada 17 Agustus 1907.

Tanggal itu memiliki ironi sejarah tersendiri: pada hari yang kelak dikenang bangsa Indonesia sebagai hari kemerdekaan, Raja Marunduh justru gugur dalam mempertahankan kemerdekaan kerajaannya.

Ia tidak gugur sendirian. Tiga putranya—Lawolio, Wuaweu, dan Mponoi—turut tewas. Lebih dari 100 pejuang Mori dilaporkan gugur dalam serangan balasan Belanda, sementara dari pihak Marsose delapan orang dilaporkan terluka.

Tiga hari yang mengubah sejarah Mori

Kematian Marunduh menjadi titik balik.

Setelah sang raja gugur, perlawanan memang belum langsung berhenti. Owolu Marunduh mencoba meneruskan perjuangan di Paantobu. Namun keadaan semakin sulit. Atas saran Mokole Mpalili dan para tadulako, bendera putih akhirnya dikibarkan sebagai tanda menyerah.

Tiga hari setelah pertempuran Wulanderi, tepatnya 20 Agustus 1907, Belanda menyatakan seluruh wilayah Kerajaan Mori telah ditaklukkan dan dikuasai.

Di sinilah buku Poelinggomang menawarkan tafsir yang penting: gugurnya Marunduh bukan sekadar kekalahan seorang raja dalam sebuah peperangan. Peristiwa itu menandai berakhirnya Kerajaan Mori sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat.

Dengan demikian, Wulanderi bukan hanya nama sebuah benteng atau lokasi pertempuran. Ia menjadi semacam penanda batas sejarah: sebelum dan sesudah Mori kehilangan kedaulatannya.

Sejarah yang tidak berhenti pada kisah heroik

Kekuatan buku ini terletak pada cara Poelinggomang menghindari jebakan romantisme sejarah lokal.

Mori tidak digambarkan hanya sebagai pihak yang menjadi korban kolonialisme. Masyarakat Mori ditampilkan sebagai sebuah masyarakat politik yang mempunyai sistem pemerintahan, struktur sosial, elite, kekuatan militer, serta pemahaman sendiri mengenai kedaulatan.

Marunduh pun tidak sekadar ditempatkan sebagai figur heroik dalam ingatan masyarakat. Ia adalah kepala pemerintahan yang menghadapi persoalan politik yang sangat konkret: bagaimana mempertahankan keberadaan kerajaan ketika kekuatan kolonial datang dengan ekspedisi militernya.

Dengan pendekatan itu, Perang Wulanderi memperoleh dimensi yang lebih luas. Ia adalah perang mempertahankan eksistensi politik.

Siapa Edward L. Poelinggomang?

Cara membaca buku ini juga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang penulisnya.

Edward Lambertus Poelinggomang lahir di Kabir, Alor, Nusa Tenggara Timur, 21 Oktober 1948. Ia pernah menjadi dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin serta mengajar di program pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada pada 1980, mengikuti Post Graduate Training for Historian di Leiden, meraih magister dari Universitas Indonesia pada 1984, dan doktor dari Vrije Universiteit Amsterdam pada 1991. Ia juga pernah menjadi profesor tamu di Center for Southeast Asia Studies, Kyoto University.

Latar tersebut membantu menjelaskan karakter Kerajaan Mori.

Poelinggomang tidak sekadar mengulang cerita yang hidup dalam ingatan masyarakat. Ia bekerja dengan perangkat historiografi modern: kritik sumber, arsip, dokumen kolonial, sumber lokal, kesaksian, dan berbagai bahan sejarah untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Ia juga dikenal menghasilkan karya dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda.

Menariknya, ia bukan orang Mori.

Justru jarak itulah yang memberi ruang bagi pendekatan akademik. Sejarah Mori tidak ditulis sebagai legenda, tetapi sebagai sejarah politik yang dapat diperiksa dan diperdebatkan.

Mengapa buku ini penting hari ini?

Buku ini relevan dibaca kembali karena membantu memperluas cara pandang terhadap sejarah Sulawesi Tengah.

Sejarah provinsi ini tidak hanya terdiri dari kisah Palu, Donggala atau wilayah barat Sulawesi Tengah. Di bagian timurnya terdapat sejarah panjang Kerajaan Mori dan Bungku, hubungan dengan Luwu, penetrasi kolonial, serta perubahan struktur kekuasaan yang kemudian ikut membentuk wilayah yang kini dikenal sebagai Morowali dan Morowali Utara.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang ditinggalkan buku ini bukanlah siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam Perang Wulanderi.

Pertanyaannya lebih mendasar:

Apa yang sesungguhnya hilang ketika sebuah kerajaan ditaklukkan?

Yang hilang bukan sekadar benteng.

Bukan hanya seorang raja.

Bukan pula semata-mata wilayah kekuasaan.

Yang hilang adalah kedaulatan politik sebuah masyarakat.

Karena itu, ketika Raja Marunduh gugur di Benteng Wulanderi pada 17 Agustus 1907, yang berakhir bukan sekadar sebuah pertempuran. Tiga hari kemudian, Kerajaan Mori dinyatakan telah ditaklukkan. Bersamaan dengan itu, berakhir pula fase terakhir Mori sebagai sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat.

Itulah sebabnya Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah layak dibaca bukan hanya sebagai buku tentang masa lalu Mori. Ia adalah pengingat bahwa sejarah Sulawesi Tengah memiliki lapisan-lapisan kekuasaan, perlawanan, dan kehilangan kedaulatan yang jauh lebih kompleks daripada yang selama ini sering kita bayangkan.

Wulanderi pada akhirnya bukan sekadar tempat sebuah perang berakhir. Ia adalah tempat sebuah kedaulatan berakhir.