PALU EKSPRES, PALU – Masa sidang catur wulan (cawu) 2 tahun 2017 DPRD Palu diawali dengan agenda reses anggota di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Salah satu isu yang mengemuka dalam agenda reses kali ini adalah terkait kebijakan Walikota Palu yang memangkas honor bulanan peserta padat karya.
Peserta padat karya di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu yang pertama mengeluhkan kebijakan itu. Unek-unek itu mereka sampaikan kepada salahsatu Anggota DPRD Palu, Bernadeth L Salata. Anggota Fraksi Gerindra ini mengawali jaring aspirasinya di Jalan Angkasa Kelurahan Birobuli Utara.
Mayoritas warga dalam tatap muka itu menyayangkan kebijakan itu. Apalagi jumlah pesertanya juga ikut dikurangi.
“Kami kawatirkan saat ini beredar wacana kalau program itu akan dihapus tahun depan,”kata seorang warga dalam acara Reses itu. Mendengar keluhan warga, Bernadeth berjanji akan berjuang mempertahankan program tersebut.
Dihadapan warga, Bernadeth menyebut program padat karya mutlak dipertahankan karena menjadi ujung tombak Pemkot Palu dalam upaya mewujudkan kebersihan kota.
“Kalau ini bisa dimaksimalkan, niscaya akan menjadi ujung tombak Pemkot dalam meraih piala adipura. Tanpa padat karya, bisa dipastikan hampir semua titik di Kota Palu kotor,”kata Bernedeth menyemangati.
Menurutnya program itu akan diperjuangkan bersama anggota dewan lainnya. Sebab mayoritas anggota menilai program padat karya terbukti nyata dalam upaya menuntaskan masyarakat miskin. Dalam kesempatan itu, Bernadeth juga berharap Pemkot tidak memperlambat pembayaran honor peserta padat karya.
“Apalagi menjelang ramadan ini banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga mereka yang kurang mampu,” harapnya.
Selain padat karya, mayoritas warga juga berharap pemerintah menindaklanjuti seluruh usulan melalui mekanisme Musrenmabng tingkat kecamatan. Sedapat mungkin Pemkot mempriortitaskan dua titik jalan yang sudah mengalami kerusakan parah di wilayah Palu Selatan.
Bernadeth kemudian menyimpulkan bahwa seluruh hasil Musrembang memang harus ditindaklanjuti. Karena seluruhnya merupakan kebutuhan mendesak warga dari sisi infrastruktur.
“Apalagi sudah sering menjadi prioritas yang sampai sekarang belum ada perbaikan,”demikian Bernadeth.
(mdi/Palu Ekspres)
